Diluncurkan Februari, Realisasi BPNT di DKI Capai 66.15 Persen

Sejak peluncuran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Februari lalu, DKI Jakarta sudah berhasil merealisasikan program tersebut mencapai 66,15 persen dari 214.249 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, filosofi dari pemberian bantuan ini adalah fakir miskin dan anak telantar menjadi tanggung jawab negara.

Sambutan Kepala Dinas Sosial Provisi DKI Jakarta

"Di masa lalu, bantuan itu condong bocor, banyak dikorupsi, karena bantuan itu tunai, mereka korupsi melalui mutu atau kualitas barang," tandas Djarot saat Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5).

Ia melanjutkan, dengan adanya BPNT ini, Kelurga Penerima Manfaat dapat memilih kualitas barang, mereka bisa memilih kualitas beras dan gula.

Peserta Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran BPNT

Selain itu, transaksi BPNT seperti ini dapat terlacak, tidak bisa disalahgunakan karena hanya bisa untuk membeli kebutuhan pangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Masrokhan mengatakan, BPNT diberikan kepada KPM yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), selain itu program ini menjadi salah satu ujung tombak pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta.

Peserta Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran BPNT

"Penerima KKS ini merupakan warga miskin DKI yang mencairkan bantuan non tunai melalui e-Warong atau agen Bank," ujar Masrokhan.

Bantuan itu, katanya, senilai Rp.110.000/bulan/KPM, nanti penerima BPNT bisa menukarkannya dengan beras 10 Kg yang seharga Rp.8.500/Kg dan gula 2 Kg yang seharga Rp.12.500/Kg

Foto Bersama

Berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial, saat ini ada 214.249 KPM by name by address yang akan mendapatkan BPNT.

"KPM akan menerima bantuan non tunai melalui KKS, jadi bantuan akan sampai langsung ke penerima, si penerima tinggal mencairkannya dengan membelikan beras dan gula di agen bank atau e-Warong," kata Masrokhan.