Isu emisi karbon yang dihasilkan dari kelapa sawit dikabarkan dapat merusak ekologi dunia, hal ini dibantah oleh Kepala Badan Penelitian Perkebunan, Siswanto. Menurutnya isu tersebut dibuat oleh pihak asing yang tidak ingin tersaingi akan hasil minyak kedelai yang mereka hasilkan. Emisi karbon yang dihasilkan dari pohon kelapa sawit tidak sebanyak yang mereka gembor-gemborkan. Beberapa pemberitaan alih fungsi lahan gambut yang diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit itu sebenarnya tidak baik bahkan tidak disarankan, namun kejadian ini masih saja terjadi di beberapa wilayah Kalimantan serta Sumatra.
Maraknya aksi alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan mengancam habitat orang hutan. Kondisi ini menyebabkan orang hutan memasuki perekebunan kelapa sawit. Hal tersebut menimbulkan kekesalan para pekerja perkebunan kelapa sawit, yang menjadi awal munculnya kasus pembunuhan orang hutan. Polemik di negeri kita ini. “Memang benar terjadi dan dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta milik Malaysia, hal tersebut sudah ditanggani oleh pihak yang berwajib. Kejadian ini terjadi akibat persedian makanan dalam hutan sudah habis, atau bisa saja lahan kehidupan mereka terambil. Karna pada dasarnya sebelum kita akan membuka lahan harus mengikuti pemetaan wilayah yang telah disepakati dan tentunya menaati peraturan agraria, seharusnya pihak perusahaan faham batasan wilayah, mana yang baik untuk ditanami komoditas sawit sehingga tidak menganggu kawasan wilayah konservasi hutan,” tambah beliau.
Berkembangnya komoditas sawit di Indonesia harus diimbangi dengan pengetahuan serta perawatan yang benar agar semua tetap seimbang, komoditas yang satu ini perlu cadangan air yang banyak maka tidak heran lingkungan perkebunan kelapa sawit terasa panas dan gersang. Beliau menyarankan bahwa ada baiknya sebelum melakukan penanaman komoditas sawit harus diperhatikan jarak pohon yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu jarak tersebut ditanamkan lagi dengan rumput agar mengurangi penguapan yang berlebih. Jangan coba-coba membuka lahan melebihi 20 hektar serta patuhi peraturan agraria yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kehutanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan lainnya dan isu-isu negatif yang berkembang di luar sana.