Tanah abang, daerah di Jakarta yang terkenal dengan kegiatan perdagangannya. Berbagai macam orang ada di sana. Sudah terbayangkah bagaimana padatnya di sana? Sudah terbayangkah bagaimana macetnya ketika berada di sana? Upaya telah dilakukan pemerintah Jakarta melalui perwakilannya yaitu pak gubernur Anies Baswedan. Ironisnya, upaya ini justru menambah kemacetan. Kenapa bisa? Bukankah program yang dilakukan seharusnya membawa ke arah yang lebih baik?
Saya pernah melihat siaran berita mengenai kemacetan Tanah Abang beberapa bulan yang lalu di salah satu channel tv swasta. Mereka mewawancarai salah satu pedagang di sana mengenai kenapa terjadi peningkatan kemacetan. Ia menjawab kemacetan karena pejalan kaki yang sudah seperti "laler". Seketika saya ngakak, dan berpikir "absurd bener nih orang".
Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia mungkin saja menggunakan sudut pandang pedagang di sana, yang memiliki kepentingan tersendiri. Mungkin saja dari sudut pandang saya sebagai pejalan kaki, sedikit geram sebab hak saya sebagai pejalan kaki di trotoat diambil.
Kembali ke program pak Anies. Beliau ingin mengurangi kemacetan. Niat beliau mulia dan baik. Beliau menempatkan pedagang kaki lima di jalan Jati Baru, Tanah Abang agar mereka tidak berjualan di sembarang tempat. Beliau membuka trayek bus Tanah Abang Explorer agar pengunjung Tanah Abang dapat tiba di lokasi yang mereka inginkan dengan nyaman dan efisien. Tapi beliau kurang mendengarkan kepentingan pihak lain.
Saya ambil contoh dari sisi hukum dan penegak hukum yang sebenarnya melarang alih fungsi jalan. Mereka pihak kepolisian mesti dilibatkan dalam hal ini, karena memang sudah tugas mereka, sudah kepentingan mereka. Ketika, Tanah Abang Explorer beroperasi, muncul polemik dengan Angkot, kepentingan mereka terganggu (penghasilannya) (Tempo.com).
Pada akhirnya, Pak Anies mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan lain terkait Tanah Abang ini. Bagaikan menambal ban yang terus dibawa melalui jalanan berpaku, tidak ada habisnya.
Jakarta termasuk Indonesia toh, Indonesia negara demokrasi toh? Alangkah baiknya sebelum kebijakan Pak Anies dalam mengurangi kemacetan perlu koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Pertimbangan perlu dilakukan terhadap berbagai pemegang kepentingan. Lalu ambil jalan terbaik, yang mampu mewakili tiap kepentingan tersebut. Sekedar saran dan opini dari orang biasa yang concerndengan kemajuan Jakarta.