PENYERAGAMAN ZONA WAKTU : Pembangunan Teknokratis dan Agenda Globalis

30 Mei 2012 09:28:58 Dibaca :

Oleh :  Ahmad Sofyan

Ciri pola pembangunan teknokratis adalah lahirnya kebijakan yang abai terhadap sisi-sisi kultur dan sosial, ia semata hanya mengandalkan perhitungan logis, matematis, dan formal.Contohnya, ketika kebijakan sekolah lima hari (Senin-Jum'at) dengan konsekuensi penambahan waktu belajar dari pukul 07.00 hingga 17.00. Kebijakan Diknas ini melahirkan protes, karena selain membuat siswa tertekan dan kelelahan. Kebijakan itu pun mematikan aktivitas madrasah (sekolah agama) dimana banyak siswa-siswi yang sore harinya mengaji atau belajar di madrasah-madrasah.

Kini kebijakan penyeragaman zona waktu mengingatkan saya pada pola kebijakan teknokratis tersebut.Sederhananya saja, penyeragaman zona waktu dengan zona WITA sebagai standar, akan menimbulkan banyak problem terutama pada warga yang tinggal di belahan Barat Indonesia. Satu contoh, soal shalat subuh, warga di Indonesia bagian Barat akan melaksanakan sholat subuh lebih pagi dari biasanya, sementara secara hkum Islam, di bagian Barat itu belum masuk waktu subuh. Efeknya sangat mungkin melahirkan problem keagamaan.

Kepentingan Pasar

"Positifnya jauh lebih banyak daripada sisi negatifnya," kata Hatta kepada para wartawan di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (28/5/2012). Perencanaan detail terkait penyeragaman zona waktu akan dibahas dalam rapat kabinet paripurna. Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan, penyatuan zona waktu yang setara dengan GMT+8 atau delapan jam lebih cepat dari standar waktu internasional di Greenwich ini memiliki dampak ekonomi.

"Langkah ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena aktivitas ekonomi bisa dilakukan lebih dini setiap harinya," kata Luky. "Salah satu manfaat yang jelas antara lain perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Komoditi Berjangka Indonesia akan lebih cepat dibuka dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Ini diharapkan akan menambah transaksi perdagangan Rp 500 miliar sehari atau Rp 20 triliun dalam setahun," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Edib Muslim.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan, kalangan pengusaha mendukung rencana pemerintah menyeragamkan zona waktu menjadi setara dengan waktu Indonesia tengah untuk efisiensi dan efektivitas jam kerja. Pemerintah harus menyosialisasikan kebijakan ini secara masif agar fungsi pelayanan publik juga disiplin mengikuti penyatuan zona waktu ini.

Masuk Zona Waktu Singapura?

Menurut mantan Wapres Jusuf Kalla, gagasan penyeragaman zona waktu adalah berlebihan.Menurut catatan Kompas, Kalla menilai rencana pemerintah menyatukan zona waktu di Indonesia sebagai gagasan yang berlebihan, dengan tujuan yang tak masuk akal. "Apa urusannya hendak menaikkan kinerja pasar modal, lalu lebih dari 200 juta penduduk disusahkan?" kata mantan Kalla di Jakarta, pekan lalu.

Dengan penyatuan itu, waktu di Indonesia akan sama dengan waktu di Singapura dan Hongkong. Kalla menepis zona waktu akan menaikkan kinerja pasar modal.

"Pasar modal akan sangat maju bukan karena mengubah zona waktu, melainkan karena meningkatnya produktivitas perusahaan, efisiensi berjalan baik, dan adanya kepercayaan. Tak ada urusan dengan perubahan zona waktu itu. Kita ini negara besar, masak harus masuk ke zona waktu Singapura. Singapuralah yang harus masuk ke zona waktu kita. Jangan dibalik-balik," ujar Kalla.(Tribun News).

”Kita ini negara besar, masak harus masuk ke zona waktu Singapura. Singapura-lah yang harus masuk ke zona waktu kita. Jangan dibalik-balik,” ujar Kalla.

Kalla mengingatkan, menyatukan zona waktu sama artinya dengan membuat pukul 06.00 di zona Indonesia bagian barat menjadi pukul 05.00. ”Sederhananya begini, anak-anak yang biasanya berangkat sekolah ketika matahari terbit, yakni pukul 06.00 pagi, harus berangkat pada pukul 05.00 subuh. Apa tidak kasihan kepada anak-anak itu? Di Singapura boleh saja warga ke sekolah ketika masih gelap sebab di sana aman. Namun, kita tahu bersama bahwa Jakarta tidak seaman Singapura,” kata Kalla.

Ia mengingatkan, jangan lupa, yang berdomisili di zona Indonesia bagian barat mencapai 193 juta penduduk atau 81 persen penduduk Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Jumlah 193 juta atau hampir 81 persen penduduk Indonesia, atau 50 kali penduduk Singapura. Kalau zona waktu diubah pakai satu zona Indonesia tengah, artinya 193 juta penduduk Indonesia harus mengubah ritme hidup mereka.

Kepentingan Neo Lib

Gagasan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ini jelas menegaskan kepentingan pemodal dalam kebijakan yang tidak memilikiurgensi positif bagi kebanyakan rakyat Indonesia. Ekonomi pasar modal bukanlah ekonomi basis yang bergerak di pasar-pasar, di kampung-kampung, tetapimengapa pemerintah begitu memaksakan gagasan yang lebay ini menjadi sebuah kebijakan yang mengikat?

Selain itu, jika kita positif bergabung dengan zona waktu Singapura dan Hongkong, berarti transaksi pasar modal dan valuta asing kita sangat jelas dipengaruhi oleh dua bursa berpengaruh tersebut. Persoalannya adalah : sistem ekonomi global memiliki tiga patologi globalisasi ekonomi yang selama ini diabaikan, yaitu bahwa sistem perekonomian global telah berkembang sedemikian rupa sehingga komponen-komponennya berubah menuju ke arah sifat-sifat : 1.Virtual, semu bagaikan fatamorgana, 2.Infective, menjalar bagaikan virus, dan 3. Floating, mengapung dan berputar secara global bagaikan mengikuti sebuah orbit.[i]

Anjloknya nilai mata uang, tidaklah terjadi secara alamiah disebabkan oleh krisis-krisis internal suatu negara, tetapi berdasarkan satu bentuk rekayasa dengan memanfaatkan momen-momen tertentu dari peluang krisis tersebut. Bencana ekonomi seperti inilah yang dicurigai telah melanda beberapa negara Asia Tenggara tahun 1997 dan Amerika maupun Eropa 2008 silam, khususnya peran para spekulan di dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Disinilah letak dan sifat virtual dari bencana ekonomi tersebut. Mata uang bisa dengan mudah diblow-up, dikoreksi, hingga didevaluasi. Ini persis seperti yang dinyatakan Hazel Handerson, “Uang dengan cepat kehilangan maknanya sebagai sistem ukuran bagi produksi dan nilai di dunia nyata. Dimanipulasi oleh para politisi dan bangk sentral, dan kini dipercepat oleh transfer dana elektronik. Uang kini semakin tidak bersentuhan dengan realitas.”[ii]

Apabila bencana fisik dapat didefinisikan sebagai “kejadian tiba-tiba yang menyebabkan kehancuran dan kerugian materiil maupun non materiil”, maka becana virtual (virtual catastrophe) adalah bencana yang direncanakan berdasarkan satu skenario. Kejadiannya seolah-olah muncul secara tiba-tiba, akan tetapi pada kenyataannya semua berdasrkan satu perhitungan tertentu.

Zona Ekonomi Virtual

Dalam transparansi global, segala sesuatu yang berada di dalam jaringan global tidak dapat lagi menghindarkan diri dari ancaman kontaminasi, radiasi, dan penularan berbagai jenis virus. Kontaminasi ini bisa dalam tingkat nasional, regional ataupun global. Kontaminasi virus seperti inilah yang didalami oleh beberapa negara Asia termasuk Indonesia, meyusul serangan para spekulan terhadap mata uang baht Thailand. Setiap negara tetangga Thailand seakan-akan kehilangan immune untuk menangkal pengaruh para spekulan tersebut, mirip tubuh yang telah kehilangan kekebalan akibat virus HIV. Bahkan virus krisis yang diakibatkan oleh spekulasi tersebut telah menjalari pasar-pasar modal dunia.

Dalam masyarakat virtual, ekonomi menjadi sensitif terhadap berbagai faktor non ekonomi, seperti politik dan gejolak sosial. Isu tentang terorisme, skandal, pidato keras seorang perdana menteri, atau berita menurunnya kesehatan kepala negara terbutki telah mempengaruhi nilai mata uang di beberapa negara dan kawasan. Sementara, analisis statistik tidak memiliki efek sedahsyat berita-berita virtual tersebut. Artinya, orang kini lebih percaya pada hal-hal yang virtual, daripada data-data konkret, oleh karena data-data konkret tersebut yang kini justru dianggap virtual.

Ilmu ekonomi seakan-akan telah kehilangan makna dan pijakan. Teori-teori ekonomi yang ada seolah tidak kuasa untuk berhadapan dengan perkembangan ekonomi virtual – satu sistem ekonomi global yang terkontaminasi rekayasa media elektronik, internet dan fiber optik.

Bahaya yang justru akan lebih dahsyat lagi di dalam abad virtual sekarang ini, di mana hutang luar negeri itu sendiri kini telah berubah wujudnya menjadi hutang virtual (virtual debt). Krisis moneter membuktikan, bahwa meskipun negara-negara pengutang dapat menggunakan hutang luar negeri mereka untuk mengembangkan ekonominya, mengejar pertumbuhan dan bertahan darinya, akan tetapi sedikit saja sentuhan permainan virtual pada hutang ini oleh negara donor, manipulator atau para spekulan lewat berbagai teknologi keuangan virtual (internet, jaringan komputer, dsb), akan bisa menyebabkan terulang kembali bencana ekonomi.[iii] Hutang luar negeri kini telah berubah menjadi layaknya satelit bumi, menjadi sekumpulan kapital mengapung yang tak henti-hentinya mengelilingi dan mengancam ekonomi riil, pertumbuhan riil. Dibawah bayang-bayang orbit hutang mengapung inilah sebuah pertumbuhan ekonomi berlangsung.

Pertanyaan selanjutnya : Dengan penyeragaman zona waktu ini dan bergabung dengan zona Singapura-Hongkong, Apakah NKRI memiliki immunitas terhadap virus spekulan dan wabah ekonomi global jika terjadi resesi nanti?

Dengan menyatunya kapitalisme ke dalam dunia virtual tersebut, tampaknya trauma akan manipulasi ekonomi justru akan semakin besar di dalam ekonomi virtual, disebabkan para manipulator bisa lebih leluasa bergerak tak terlihat di dalam cyberspace, tanpa satu fihak pun dapat mengontrol mereka.

Fasilitas yang tersedia dalam masyarakat virtual justru sangat menguntungkan gagasan open society yang diusulkan Soros, dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum untuk melakukan global vision dan global intelligence,lalu bergerak sesuai dengan keinginan mereka di setiap permukaan bumi. Teknologi komputer, serat optik, internet, telah membuat manusia mampu melakukan visi global dan mengendalikan dunia tanpa harus beranjak dari ruang kerjanya.

Globalis : Jaringan China Perantauan

Menarik jika menyikapi pernyataan Sofjan Wanandi (SW) di atas, apalagi jika mencermati sepak terjangnya, terutama saat krisis moneter 98 yang menghantam perekonomian Indonesia. Sofjan Wanandi adalah mantan aktivis 66’ dan murid dari tokoh ekonomi Indonesia sekaligus mafia Berkeley, Prof. Widjodjo Nitisastro, yang sangat merasa kehilangan ketika gurunya tersebut wafat. Pernah dibui di era Soekarno, ketika era Soeharto, Sofjan Wanandi bergabung dalam Golkar dan dekat Ali Murtopo serta ikut membantu menjadi sekretaris pribadi Soedjono Humardani yang saat itu merupakan orang-orang di lingkaran dalam kekuasaan Soeharto. Sofjan Wanandi diminta berhenti kuliah oleh Soejono, dan Sofjan benar-benar berhenti kuliah ketika ia telah berada pada tingkat lima pada 1965. Sofjan menjadi anggota DPR dan termasuk anggota yang termuda saat itu bersama 10 rekan mahasiswa lainnya seperti Cosmas Batubara, Nono Makarim, Fahmi Idris, Abdul Gaffur, David Napitupulu, dan Marie Muhammad.

Saat krismon Sofjan Wanandi pernah ditemui Prabowo untuk mengajak partisipasi dalam gerakan cinta rupiah. Sofjan, seperti dikutip banyak media massa, menolak menjual dolarnya. Ia bahkan mengatakan kepada Prabowo, "Bila Pak Harto terus maju dalam pencalonan presiden, dan Habibie Wapres dolar akan menembus angka Rp 20.000."

Dan benar saja, ketika Habiebie naik, dollar mampu menembus angka 20.000 kemudian 17.000, hingga turun di angka 15.000. Walau kemudian, Presiden B.J. Habiebie mampu menurunkan nilai dollar hingga di kisaran 5.000 rupiah, sebuah prestasi yang diabaikan para globalis di Indonesia. Hingga setelahnya, tidak ada Presiden RI yang mampu mempertahankan nilai dollar sama atau lebih rendah dari yang berhasil dilakukan Habiebie.

Peran dan sepak terjang politik Sofjan Wanandi mengingatkan saya pada jaringan China perantauan (Chinese Overseas Network). Jaringan etnis Cina perantauan tersebut sangat rumit, terdiri dari jaringan-di-dalam-jaringan, baik jaringan berdasarkan she (marga), perkongsian, maupun negara, dimana mereka bertempat tinggal, yang terkait rumit satu dengan yang lain. Sudono Salim masih salah seorang ketua organisasi dari she Lim sedunia. Bersama-sama dengan Mochtar Riyadi keduanya menjadi anggota dewan penasehat dari perhimpunan etnis Cina perantauan sedunia yang bermarkas-besar di Chinese Heritage Center Singapura.

Dalam hubungan ini Lee Kuan Yew, menteri senior Singapura, dan para pemimpin Singapura, mengidap impian menjadikan Singapura sebagai ibukota para Hoa Xiao di dunia. Ketika terjadi Tragedi Mei 1998 menjelang tumbangnya Presiden Suharto, kerusuhan besar yang menimpa etnik-Cina di Jakarta, adalah Singapura yang paling kencang suaranya mengecam Indonesia dalam rangka memberikan kesan Singapura sebagai negara yang paling peduli dengan nasib etnik Cina Hoa Xiao. Bahkan koran South China Morning Post di Hongkong bulan Juni 1998 pun turut menyoroti kondisi etnis Tionghoa Indonesia pasca kerusuhan Mei.

Lalu apa kaitannya dengan solidaritas diaspora etnis Cina ini? Kekuatan dana mereka. Siapa saja yang ingin berpolitik butuh dana. Tetapi juga sebaliknya, dana menjadi basis dari kekuatan politik. Artinya, sewaktu-waktu kepentingan ekonomi dan atau keuangan dari kelompok etnis Cina perantauan terancam di salah satu atau beberapa negara klien, sudah dapat dipastikan akan ada reaksi berupa ramifikasi politik.

Dana juga menjadi faktor kuat yang mempengaruhi perumusan kebijakan nasional. Dalam hal ini contoh konkrit adalah ketika melalui tokoh-tokoh Hoa Xiao seperti Tong Joe, Tommy Winata, dan James Riyadi, Presiden Megawati mengeluarkan kebijakan R & D (Release and Discharge), kepada para obligor yang pada umumnya adalah konglomerat keturunan Cina yang melarikan diri ke Singapura, pembebasan dari kewajiban mengembalikan hutang-hutang mereka yang mencapai angka sampai 170 trilyun rupiah yang berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) bermasalah.

Di negara-negara berkembang di Asia, China perantauan menguasai kekayaan dalam jumlah yang amat besar, jauh lebih besar daripada populasi mereka. Di Malaysia, etnis China merupakan 30% dari jumlah penduduk negeri itu, tetapi mengontrol lebih dari 50% ekonomi Malaysia. Di negara-negara lain perbandingannya jauh lebih mencolok :

· Indonesia : populasi 4% mengontrol 70% ekonomi.

· Thailand : populasi 3% mengontrol 60% ekonomi.

· Filipina : populasi 3% mengontrol 70% ekonomi.

Sumber : Megatrends Asia, John Naisbitt.

Jaringan itu adalah jaringan yang terdesentralisasi, bersifat Pan Asia, semakin global, dan berorientasi ekonomi, serta amat kaya. Ini adalah fakta China perantauan yang mencapai angka 57 juta jiwa, 53 juta diantaranya terdapat di Asia non RRC.

Dengan bergabungnya zona waktu Indonesia dengan Singapura-Hongkong, jelas sangat menguntungkan para globalis yang menguasai 70% ekonomi nasional itu. Singapura dan Hongkong adalah dua bursa paling berpengaruh di dunia, sekaligus corong pembela kepentingan jaringan China perantauan seperti yang diperlihatkan mereka dalam kasus kerusuhan Mei 1998 lalu. Sekaligus menghilangkan immunitas nasional dari wabah virus spekulan yang bergerak tak terdeteksi.

[i] Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang Dilipat., hal. 59

[ii] Hazel Handerson, Paradigms in Progress : Life Beyond Economics, Knowledge System, 1991, hal. 82

[iii] Yasraf Amir Piliang, op.cit., hal. 65

Baca juga :

Referendum di Papua : Belajarlah dari Sudan Selatan

http://politik.kompasiana.com/2011/07/26/narko-kolonialisme-ala-cia/

Ahmad Sofyan

/dialogika

TERVERIFIKASI (HIJAU)

Arsitek dan desainer web freelance yang suka nulis dan ngeblog. Mantan kolumnis majalah INTELIJEN.

Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?