Pada 'general debate' Sidang Majelis Umum PBB ke-72 dua negara dari kepulauan Pasifik, yaitu Tuvalu dan Vanuatu mengajukan pembahasan terkait Papua yang disayangkan oleh pemerintah Indonesia yang memiliki kedaulatan sendiri dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri.
Dunia internasional seharusnya dapat memberikan kepercayaannya pada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai dinamika politik di Papua. Hingga saat ini Papua adalah bagian mutlak dari NKRI yang tak dapat digugat lagi.
Pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya akan mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat Papua. Diplomasi non-militer dan pendekatan kesejahteraan saat ini menjadi fokus pemerintahan Jokowi untuk Papua.
Pembangunan di Papua adalah wujud nyata dari perhatian pemerintah RI ata isu Papua. Selama ini Papua seakan ditinggalkan dalam pembangunan. Saat ini pembangunan infrastruktur terus digencarkan di sana. Tujuannya agar kesejahteraan rakyat Papua dapat meningkat.
Dampak dari usaha di atas ternyata sangat positif. Beberapa kelompok separatis di Papua telah menyatakan diri dengan sukarela untuk bergabung dan setia kembali kepada NKRI.
Papua diakui memang memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Tak heran banyak kepentingan asing yang berusaha mengacak-acak Papua dengan berbagai isu.
Pada dasarnya dinamika dan gejolak dari kelompok tertentu dalam suatu negara adalah hal yang wajar. Itu bisa terjadi di negata manapun. Tapi sangat disayangkan bila dalam gejolak tersebut juga didukung oleh negara/ internasional demi mengeruk kepentingan. Termasuk dalam isu Papua.
