[caption id="attachment_263454" align="aligncenter" width="632" caption="Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza"][/caption]
Senin, 2 September 2013, Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta ngambek. Mereka melakukan walk-out dari sidang paripurna DPRD DKI Jakarta yang akan berlangsung saat itu. Gara-garanya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir dalam sidang paripurna tersebut. Padahal sebelumnya mereka sudah meminta Ketua DPRD DKI untuk memanggil Ahok untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya yang dianggap Fraksi PPP telah melecehkan DPRD DKI. Tetapi permintaan itu tak dipenuhi.
"Kami dari Fraksi PPP bersepakat memanggil Saudara Wakil Gubernur terkait pernyataan beliau melecehkan institusi DPRD. Tapi sampai saat ini, pimpinan belum melaksanakan permintaan itu. Kami, Fraksi PPP, belum bisa mengikuti rapat paripurna ini," kata Ketua Fraksi PPP Matnoor Tindoan memberi alasan walk-out mereka.
Anehnya, kalau memang benar DPRD DKI secara institusional merasa dilecehkan, kok yang marah-marah cuma Fraksi PPP? Fraksi-fraksi lain tidak mempersoalkan pernyataan-pernyataan Ahok yang dimaksudkan Matnoor Tindoan itu. Tak heran, tuntutan Fraksi PPP itu tidak dipenuhi Ketua DPRD DKI.
Ngambek
Kenapa saya menggunakan istilah “ngambek”? Karena memang sebenarnya Fraksi PPP DPRD DKI itu lagi ngambek. Betapa tidak sebelum meminta Ketua DPRD DKI memanggil Ahok, mereka sudah mengadu ke Jokowi atas pernyataan-pernyataan Ahok yang dianggap tidak etis itu. Mereka mengharapkan Jokowi menegur keras wakilnya itu. Tetapi, seperti yang pernah dikatakan beberapakali tentang karakter Ahok, dengan tenang Jokowi bilang, memang sudah begitu karakternya Ahok. Tidak ada yang perlu ditegur dari Ahok. “Pak Wakil Gubernur tidak bisa dipaksa bicara lembut, saya juga tidak bisa dipaksa bicara keras,” itu antara lain ujar Jokowi tentang karakter Ahok.
Gagal di Jokowi, Fraksi PPP mengadu secara tertulis ke Menteri Dalam Negeri. Ternyata, responnya lebih mengecewakan. Pengaduan mereka itu, tidak direspon Pak Menteri. Upaya ketiga pun dilakukan, mengirim surat kepada Pimpinan DPRD DKI itu, meminta agar Ahok segera dipanggil ke sidang DPRD DKI untuk diminta pertanggungjawabannya atas ucapan-ucapan “tidak etisnya” itu. Ternyata, upaya ini pun gagal. Permintaan mereka itu tidak dipenuhi Pimpinan. Maka, ngambek-lah mereka itu, walk-out- lah mereka.
Kalau masyarakat mendukung aksi walk-out mereka itu tentu Ahok-lah yang dihujat. Fraksi PPP-lah yang didukung. Yang terjadi adalah sebaliknya, justru aksi walk-out mereka itu dikecam beramai-ramai di kolom komentar berbagai berita online. Ada yang berkomentar, “Kalau sudah walk-out, jangan kembali lagi, supaya DPRD DKI bersih dari PPP ...” Seperti yang bisa dibaca rubrik “Topik Pilihan” Kompas.com. Masyarakat tahu siapa yang tulus, dan siapa yang bulus.
Saat ini, di Indonesia, belum ada pejabat negara yang setiap kali diserang oleh lawan-lawan politiknya, maupun oleh mereka yang menjadi korban dari kebijakan pemerintahan pejabat negara itu, spontan akan dibela habis-habisan oleh masyarakat luas, selain Jokowi-Ahok.
Dendam kepada Ahok
Kompas.com memakai judul rubrik “Basuki vs DPRD DKI”, sebenarnya kurang tepat, lebih tepat “Basuki vs PPP DPRD DKI”, karena perseteruan itu bukan antara Ahok dengan DPRD DKI, tetapi hanya sebatas dengan Fraksi PPP DPRD DKI itu. Yang menghendaki seperti itu adalah Fraksi PPP itu sendiri.
Fraksi PPP itu sengaja hendak menarik DPRD DKI sebagai institusi untuk dimanfaatkan melawan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Ahok). Tetapi, lagi-lagi gagal. Sebab, memang sesungguhnya, yang terjadi adalah perseteruan mereka saja dengan Ahok. Perseteruan ini berawal dari Fraksi PPP sebagai institusil turut campur tangan dalam perselisihan pribadi antara Abraham Lunggana alias Haji Lulung yang juwa Wakil Ketua DPRD DKI dengan Ahok.
Perselisihan antara Ahok dengan Haji Lulung mengenai PKL Tanah Abang itu sesungguhnya urusan pribadi antara mereka berdua. Tetapi oleh kolega-kolega Haji Lulung, hal tersebut dijadikan perselisihan antara Fraksi PPP dengan Ahok. Maka, jadilah seperti sekarang: Ahok vs Fraksi PPP DPRD DKI.
Tidak heran, kalau hanya Fraksi PPP yang begitu ngotot memperkarakan Ahok, dengan melapor ke Jokowi, ke Mendagri, dan ke Pimpinan DPRD DKI. Yang semuanya gagal.
Mereka marah, Ahok telah berhasil membuat Haji Lulung menampakkan dirinya sendiri sebagai oknum DPRD DKI yang dimaksud Ahok bermain di Tanah Abang, dan terpojok. Membuat perannya sebagai “God Father Tanah Abang” yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun itu menjadi sirnah, ketika semua PKL itu berhasil direlokasi, dan sebagian besar masuk ke Blok G.
Dengan senjata dua pernyataan yang pernah diucapkan Ahok itu, Fraksi PPP itu hendak membalas dendam kepada Ahok.
Alasan Sebenarnya Memperkarakan Ahok
Alasan Fraksi PPP memperkarakan Ahok karena Ahok diniai mengeluarkan dua pernyataan kontroversial yang dinilai tidak etis itu, sebenarnya hanya alasan yang dibuat-buat. Yang sebenarnya membuat mereka memperkarakan Ahok adalah karena Ahok secara tak langsung telah berhasil menyingkirkan Haji Lulung sebagai “God Father” Tanah Abang.
Lihat saja kronologisnya. Ketika Ahok mengucapkan dua pernyataan yang kini dipersoalkan Fraksi PPP, waktu itu mereka tidak bereaksi. Namun, setelah Ahok menyinggung ada anggota DPRD DKI yang turut bermain di ranah PKL Tanah Abang, yang kemudian membuat Haji Lulung menampilkan dirinya sendiri, seterusnya muncul perang pernyataan di antara keduanya. Barulah Fraksi PPP ikut bicara sekaligus turut campur tangan membela Haji Lulung. Membuat perselisihan pribadi itu menjadi juga urusan Fraksinya. Sejak itulah Ahok pun terus dicari-cari salahnya oleh mereka. Sampai akhirnya terjadi aksi walk-out tersebut.
Secara resmi mereka menyangkal hal itu. Melalui konferensi persnya pada 31 Juli lalu, Matnoor Tindoan mengatakan alasan Fraksinya meminta Ketua DPRD DKI memanggil Ahok adalah karena Ahok sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang tidak etis, yang melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Disebutkan, di dalam Pasal 27 (f), diatur, kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, sikap Ahok juga dianggap telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 2 Ayat (1) (j) untuk menjaga etika dan norma penyelenggaraan di daerah.
Apakah etika dan norma yang menurut Fraksi PPP itu telah dilanggar oleh Ahok itu? Menurut Mantnoor ada dua pernyataan Ahok yang telah melecehkan DPRD. "Dulu ada beberapa anggota Dewan yang mau mengajukan hak interpelasi, tapi dia (Ahok)) malah anggap hanya gaya-gayaan DPRD. Pembentukan pansus, dia bilang supaya anggota DPRD cuma dapat honor," kata Matnoor.
Menurut catatan Kompas.com, pada Mei lalu, Ahok memberikan komentar tentang wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI atas mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, Ahok mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu berlebihan. "Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya-nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya saja belagu banget," kata Ahok ketika itu.
Ketika DPRD DKI hendak membentuk panitia khusus (pansus) MRT, Ahok menyebut bahwa pansus itu hanya akal-akalan supaya anggota DPRD mendapat honor dari pembentukan pansus itu. "Bagus. Bikin pansus itu kan biar dapat honor. Saya sudah lama di DPRD dan DPR, kalau ada pansus dan panja (panitia kerja) itu ada honornya," kata Ahok, Selasa (16/7/2013).
Dua pernyataan pengungkap fakta ini jelas membuat merah padam kuping-kuping anggota DPRD DKI, terutama dari Fraksi PPP itu, yang membuat mereka sedemikian dendam kepada Ahok. Padahal Ahok tidak menyebutkan fraksi tertentu, kenapa hanya Fraksi ini yang merasa tersinggung dan marah?
Ahok Mendobrak Kesungkanan
Apakah memang betul dengan dua pernyataan itu Ahok telah melecehkan DPRD DKI, dan telah melanggar UU dan Permendagri sebagaimana disebutkan oleh Fraksi PPP itu?
KJS merupakan salah satu produk kebijakan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Di dalam pelaksanaannya setiap kebijakan itu berpotensi menimbulkan masalah. Tidak terkecuali pada program KJS Jokowi-Ahok ini. Yang terpenting adalah ada kehendak kuat dan tindak lanjut nyata dari Jokowi-Ahok untuk mengatasi masalah tersebut. Dan, sekarang, melewati kesalahan-kesalahan dan melalui perbaikan-perbaikannya, masalah tersebut telah diatasi dengan baik.
Tetapi dasar memang sebagian anggota DPRD DKI itu sedang mengincar kesalahan Jokowi-Ahok, maka begitu timbul masalah di KJS, kesempatan itu pun mereka sambar, dan dijadikan alasan untuk menekan Jokowi-Ahok dengan memanfaatkan hak interpelasi mereka. Maksudnya dengan menggertak Jokowi-Ahok dengan hak interpelasi itu Jokowi-Ahok akan gentar dan bisa dijinakkan.
Tetapi, Jokowi-Ahok tidak mempan digertak. Sebaliknya, Ahok justru melakukan serangan balik dengan pernyataannya yang pedas memerahkan kuping anggota-anggota DPRD DKI itu. karena sesungguhnya memang demikian faktanya. Sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk DPRD DKI menggunakan hak interpelasi mereka itu. Masa iya, nanti, setiap ada masalah dalam pelaksanaan program kerja Pemprov DKI, DPRD DKI akan menggunakan hak interpelasinya itu?
Demikian juga sama halnya dengan rencana yang sempat muncul di DPRD DKI Jakarta untuk membentuk pansus MRT. Untuk apa? Sama sekali tidak perlu. Kalau sesuatu sudah jelas-jelas tidak diperlukan, terus dipaksakan untuk diadakan, apalagi kalau bukan ada pamrih honor di baliknya?
Kalau memang tidak demikian, mampukah Fraksi PPP itu memberi alasan kuat bahwa memang pansus MRT itu sangat diperlukan? Buktinya, sekarang ini semua progres itu berlangsung dengan sangat lancar. Jokowi pun sudah meresmikan mega proyek ini dengan cara yang sangat sederhana di Bundaran HI, pada 2 Mei 2013.
Yang membuat Fraksi PPP itu marah sebetulnya Ahok secara ceplas-ceplos membongkar pamrih di balik kehendak mereka mengadakan interpelasi KJS dan pansus MRT itu. Sebagai mantan anggota DPRD Belitung Timur, dan mantan anggota DPR, Ahok tahu semua trik-trik anggota DPRD/DPR memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh honor buta dari uang negara. Sejenis dengan trik yang menjadi langganan anggota DPR, yakni dengan alasan studi banding, lalu jalan-jalan bersama keluarga ke luar negeri dengan membawa sanak keluarga, dibayar negara.
Kalau Jokowi-Ahok dibiarkan terus begini, bahaya bagi mereka. Bisa habis dibongkar semua trik mereka menciptakan trik bagaimana caranya mendapat honor buta dari Kas Negara.
Alasan Fraksi PPP meminta Ketua DPRD DKI memanggil Ahok karena dua pernyataan itu sendiri saja sudah berlebihan. Masa hanya gara-gara mengeluarkan pernyataan seperti itu Ahok harus dipanggil di sidang paripurna DPRD DKI untuk diminta pertanggungjawabannya? Terus kalau mereka tidak puas, Ahok mau dipecat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta? Lebay nian!
Pengamat politik, Andrianof Chaniago, juga menilai tidaklah berlebihan Ahok memberi pernyataan tentang honor tambahan untuk anggota pansus DPRD DKI itu. Meski demikian, ia menyarankan agar komentar seperti itu tidak disampaikan di hadapan publik. Andrinof mengatakan, dengan pengalaman puluhan tahun sebagai anggota DPRD Belitung Timur maupun DPR RI, Ahok pasti tahu sumber-sumber penerimaan anggota parlemen. "Termasuk sumber-sumber penerimaan tambahannya," kata Andrianof kepada Kompas.com, Selasa (3/8/2013).
Saya tidak setuju dengan pendapat Andrianof Chaniago ini. Kenapa jangan menyampaikan di hadapan publik? Kenapa suatu kebobrokan harus disembunyikan dari publik? Apakah harus dibicarakan hanya antara kedua belah pihak? DPRD DKI itu pasti tahu bahwa trik mereka itu sebenarnya salah, tanpa perlu diberitahu. Tetapi selama ini yang terjadi adalah budaya sungkan, dan praktik TST (tau sama tau), sehingga terjadilah pembiaran dan pemeliharaan praktik-praktik busuk yang hanya menguras keuangan negara itu.
Ahok mendobrak budaya seperti itu. Tidak ada sungkan-sungkanan, atau TST lagi, ketika ada manipulasi, pelanggaran hukum, dan sebagainya, harus diungkapkan secara terbuka. Hukum ditegakkan, masyarakat displin, itulah bagian dari fondasi menciptakan Jakarta Baru. ***
