[caption id="" align="aligncenter" width="541" caption="Angkot Hijau Bogor menguasai ruas jalanan kota Bogor. (bogorwatch)"][/caption] Wacana yang digelontorkan oleh Pemkot Kota Bogor Bima Arya S baru-baru ini, yaitu sekitar pelarangan kendaraan berplate B (asal Jakarta) memasuki kota Bogor pada setiap akhir pekan, telah banyak menuai kontra serta kritikan tajam dari berbagai kalangan masyarakat Ibukota, dan kota bogor sendiri. Banyak kalangan menilai, bahwa rencana tersebut adalah prematur atau emosional. Seolah Pemkot Bogor kehabisan ide, dan tidak mampu menuntaskan masalah internalnya menyangkut lalin, sehingga mengambil jalan pintas, yaitu melarang kendaraan berplate B untuk memasuki wilayah tersebut. Walaupun beberapa saat kemudian ide tersebut sudah dibantah sendiri oleh Bima Arya lewat pesan BBnya kepada Ahok Wagub DKI Jakarta. Namun sayang, respon publik sudah kadung tersebar luas menyangkut masalah itu. Pantauan penulis di beberapa forum online dan FB, hampir rata-rata mendapat komentar miring sekitar wacana tersebut dari para netters. Seorang user di Forum Kaskus malah menyambutnya dengan komentar yang sangat tendensius "Pemkot Bogor udah kaga tau malu, orang Bogor nyari makan di Jakarta... Kuliah di Jakarta... Jual tahu sama kopi di Jakarta... tapi giliran mobil Jakarta mau ke Bogor dilarang? Gimana kalau orang Bogor juga diusir dari Jakarta, bikin sumpek". Selanjutnya ada user lain yang berkomentar tidak kalah tendensiusnya "Udah numpang, sok lagi.. Jakarta kota gue coy!! Kami ke Bogor bukan mau maling, bukan mau ngerampok tapi hambur-hamburin duit, ngasih makan ke rakyat lo Arya Bima.. Lo jangan sok deh... Bogor butuh Jakarta, bukan Jakarta yang butuh Bogor...". Serta banyak lagi komentar lainnya yang tidak kalah sangarnya. Trend melemparkan kasus kontroversial akhir-akhir ini, sedang menjadi kegemaran para penguasa negeri. Istilahnya, sebelum mereka menerapkannya di lapangan, terlebih dahulu melemparkannya ke media untuk mendapat masukan langsung dari warga. Begitu juga halnya dengan wacana penghapusan Kementerian Agama yang dilakukan oleh tim penyusunan kabinet Jokowi beberapa hari yang lalu. Masalah lalin di kota Bogor, sebenarnya adalah masalah klasik. Walikota boleh terus berganti, namun masalah tersebut terus berulang setiap tahunnya. Banyak yang menilai bahwa masalah inti lalulintas di kota Bogor adalah menyangkut dengan membludaknya jumlah angkot. Parahnya, angkot-angkot tersebut seolah kebal hukum, serta menjadi raja jalanan di kota bogor. Mereka bebas mau ngetem dan lewat jalur mana saja. Malah sampai berani melawan arah sekalipun. Sedangkan jajaran Polantas seolah tidak berdaya dalam menghadapinya. Sebegitu digdayanyakah angkot Bogor? Di wilayah sekitar Tugu Kujang dan Botani Square yang menjadi pintu gerbang keluar masuk kota Bogor, armada angkot pada jam-jam tertentu malah menguasai total semua ruas jalan disana. Tentu saja hal ini membuat arus lalin arah masuk dan keluar kota Bogor menjadi macet total. Anehnya, terkadang Polantas dan Dishub pun tidak berdaya mengurainya, malah sering tidak berada disana. Tentu saja hal ini akan menyebabkan seluruh kota Bogor yang terkenal dengan jalannya mungil-mungil menjadi macet total. Padahal jika angkot diharuskan mengantri di satu ruas kiri saja, diyakini jalan tersebut masih dapat berfungsi secara normal. Ekspansi serta pemberian izin pengembang, juga menjadi faktor utama membludaknya arus lalin kota Bogor. Maklum hampir rata-rata pembeli properti mewah disana adalah golongan menengah keatas, yang sudah pasti memiliki kendaraan yang ukurannya pun besar-besar pula, sekelas CRV dan Fortuner. Sedangkan ruas jalanan kota Bogor tetap mungil-mungil tanpa ada pelebaran, sama halnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Beranikah Pemkot Bogor menyetop semua izin-izin pengembang realestate dan apartemen mewah tersebut demi menghindari kemacetan kota Bogor? Satu lagi masalah yang sangat krusial di kota Bogor adalah "Sampah". Kota hujan tersebut seolah kelelep dengan timbunan sampah. Parahnya, ruas yang seharusnya untuk pejalan kaki di Jl. Sudirman yang hanya beberapa meter dari Istana Bogor dan Kantor Walikota Bogor, malah menjadi penempatan box besi sampah. Sehingga aroma sampah pun sangat kental disana, padahal sekitar jalan tersebut menjadi pusat kuliner malam kota Bogor. Belum lagi di Pasar Anyar, Pemkot terlihat begitu mandul untuk menuntaskan masalah sampah di lokasi tersebut. Padahal di awal-awal masa kepemimpinan Bima Arya, terlihat petugas kebersihan begitu rajin membersihkannya. Namun seiring berjalannya waktu, tabiat lama pun kembali terulang. Intinya, jika ingin berbenah, kota Bogor harus terlebih dahulu membenahi dirinya dari dalam, bukan malah membuat masalah baru yang berkaitan dengan kota tetangga. Sehingga akhirnya malah memicu timbulnya benih-benih konflik antar warga kota itu sendiri. Salam.
