HIGHLIGHT

(Lagi) APBD untuk Klub Sepak Bola, Mengapa Tidak?

08 Mei 2012 10:07:22 Dibaca :

Anda mungkin mengernyitkan dahi atau menepok jidat membaca judul tulisan provokatif diatas. Ya, saya tahu judul diatas tentu saja melawan arus ditengah gerakan anti APBD untuk klub sepakbola professional. Tapi, tunggu dulu jangan keburu menghakimi dan saya berharap anda membacanya dengan pikiran terbuka.


Melihat tayangan langsung tinju perebutan gelar kelas bulu WBA antara Chris ‘ the Dragon’ John melawan Shoji Kimura malam Minggu kemarin di Marina Bay Sands Singapura mengusik saya dan anganku melayang hingga muncul ide ‘ gila ‘ berkaitan dengan sepakbola nasional. Di dalam ring tinju tersebut terdapat beberapa banner sponsor yang salah satunya saya yakin dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kampanye pariwisata “ Visit Indonesia “. Sekedar di ketahui dalam kabinet sekarang Departemen Pariwisata yang biasanya identik dengan Kebudayaan berganti menjadi Ekonomi Kreatif. Dengan harapan Ekonomi Kreatif mampu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Kreatif adalah ekonomi yang berbasis ide kreatif yang berpotensi menjadi industry seperti bisnis pertunjukan, music, film, olahraga , budaya dan lain lain.



Tulisan ‘ Visit Indonesia ‘ itu karena dari pemerintah RI pasti menggunakan dana APBN. Apakah itu menyalahi aturan padahal itu adalah event olahraga professional? Tentu saja tidak ! Saya yakin meski itu dana APBN pasti yang dipakai adalah dana untuk promosi pariwisata Indonesia jadi justru akan terjadi hubungan saling menguntungkan dimana pemerintah membantu perkembangan olahraga sekaligus promosi pariwisata disisi lain promotor mendapat sponsor tambahan selain dari sponsor swasta.



Nah, dari situlah ide ‘gila’ ini muncul. Mengapa kita tidak mencoba berpikir ‘ kreatif’ untuk menerapkan hal yang sama untuk klub klub sepakbola kita. Secara prinsip, saya sangat mendukung untuk mendukung kemandirian klub dengan tidak memakai APBD lagi. Apalagi jika penggunaan APBD secara jor-joran dan penggunaanya menyimpang serta memakai anggaraan yang harusnya untuk infrastruktur publik dan kesejahteraan rakyat. Jadi seolah-olah klub di subsidi oleh rakyat melalui APBD. Ini tentu saja melukai rasa keadilan masyarakat. Bagaimana bila yang dipakai adalah dari APBD tapi dari anggaran promosi daerah atau humas dan tidak mengganggu anggaran untuk rakyat banyak? Misalkan di daerah tersebut akan ada event bisa dipromosikan lewat aboard di stadion atau di jersey pemain. Sekali lagi, asal dananya dari anggaran promosi tentu sah sah saja bukan? Toh itu hubungan saling menguntungkan.



Kalau selama ini penyertaan dana APBD lebih bersifat subsidi sehingga terkesan ‘melukai rasa keadilan’ karena mengorbankan sektor lain yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Bagaimana jika penyertaan dana APBD itu bersifat sponsorship dan dananya bukan dari anggaran publik ( misalnya dana promosi ). Toh gak mungkin 100% dana APBD untuk sektor publik bukan ? Karena bersifat sponsorship tentu saja dananya tidak jor-joran dan ada pertanggung jawabannya. Karena bersifat sponsorship, Pemda harus punya ‘produk ‘ yang di jual. Dalam kasus pagelaran tinju diatas produk yang di jual pemerintah Indonesia adalah ‘ pariwisata Indonesia’. Disini malah merangsang jiwa entrepeneurship di kalangan aparat Pemda untuk mencari keunggulan daerahnya yang bernilai jual yang pada gilirannya justru bisa meningkatkan pemasukan kas daerah. Di sinilah saya memandang sisi sponsorship dimana ada timbal balik saling menguntungkan secara bisnis. Bukan subsidi dimana pihak Pemda memberi sementara klub menerima tanpa ada timbal balik dan pada prakteknya malah banyak terjadi kesalahan alokasi nya dan minim pertanggung jawaban.



Memang terlihat ada upaya ‘ sponsorship ‘ dengan menggandeng bank daerah di beberapa klub seperti Bank Sumsel Babel pada Sriwijaya FC, Bank Kaltim pada Persiba Balikpapan atau Bank Papua pada tim tim di Papua. Walau ini terkesan ‘akal akalan’ paling tidak ada produk yang dijual. Toh, saya yang tinggal di Jawa Tengah jadi tahu ada bank-bank tersebut melalui jersey tim mereka. Setahu saya bank daerah itu adalah Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ).



Tapi diperlukan ide yang lebih kreatif dari sekedar menggandeng bank-bank daerah tersebut. Misalnya Pemda Jawa Timur atau Pemko Surabaya kan punya agenda untuk menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2019. Mengapa tidak melakukan sosialisasi dan kampanye dari sekarang dengan tulisan “ Surabaya for AG 2019 “ di jersey Persebaya atau di aboard di stadion. Atau Pemko Jogja memasang slogan pariwisatanya ‘ Neverending Asia ‘ di dada pemain PSIM. Memang promosi itu akan efektif bila disorot media secara luas. Bukankah selama ini Pemda juga melakukan iklan promosi melalui baliho dipinggir jalan? Mengapa tidak mulai memasang iklan di stadion. Tentu saja lebih dari sekedar tulisan ‘ Pemkot dan DPRD  Anu‘ yang selama ini sering kita saksikan baik di ISL maupun IPL.



Akhir kata kita semua berharap klub-klub Indonesia mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD atau Konsorsium dengan menggali potensi didaerahnya masing-masing. Dan kita perlu menyadari arah kesana butuh proses yang tidak mendadak.



Salam Olahraga,


Busroni Wongsodimejo

/busroni

TERVERIFIKASI (HIJAU)

Local made, fragile, low explosive..
Pls, handle with care!

Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?