Keinginan massa penolak PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah, untuk mengadukan persoalan aktivitas pabrik ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dinilai tidak akan efektif.
Menurut pengamat BUMN M Said Didu, kemarin, aksi yang dilakukan massa penolak Semen Rembang semakin memperlihatkan ada motif ditunggangi kepentingan dibaliknya. Apalagi jelas, urusan Semen Rembang bukanlah kewenangan partai politik, kata Said Didu.
"Coba saja lihat, sudah jelaslah bahwa sudah tidak murni lagi aksinya (massa penolak Semen Rembang). Tau kan mereka sampai ke Jerman sana? Darimana biayanya?" ujar Said Didu.
Said Didu hanya merasa heran mengapa sampai ada gerakan menolak pabrik semen yang dilakukan atas nama petani namun mencapai ke luar negeri.
Sebelumnya dikabarkan, massa penolak Semen Rembang ingin menemui Mega untuk mengadukan masalah pabrik yang melakukan peledakan. Massa penolak Semen Rembang menuduh pabrik Semen Rembang melanggar keputusan tim KLHS Kendeng.
Keputusan tersebut menyatakan bahwa Semen Rembang tidak boleh melakukan penambangan. Namun, massa penolak Semen Rembang tetap bersikukuh termasuk harus menghentikan aktivitasnya.
Selain itu, massa juga ingin melaporkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Mega yang menerbitkan izin lingkungan Semen Rembang lagi. Ganjar merupakan Gubernur yan diusung sekaligus kader PDIP.
Kembali soal aksi massa penolak Semen Rembang, Said Didu menyarankan agar segera diungkap siapa aktor yang berada dibelakang selama ini.
Said Didu beranggapan, akibat ulah aktor yang menunggangi massa guna menolak Semen Rembang membuat terjadinya kegaduhan.
"Semuaorang bisa mengadu ke siapa saja. Tapi sikap pemerintah pusat dan daerah kan sudah jelas untuk Semen Rembang. Sekarang yang harus diungkap, siapa orang dibelakang yang menggerakkan ini semua," Said Didu menuturkan.
Sedangkan Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto menjelaskan, keputusan tim KLHS Kendeng hanya memerintahkan Semen Rembang belum boleh menambang bahan baku.