[caption id="attachment_418568" align="aligncenter" width="600" caption="SBY ( Foto: dok tribun)"][/caption]
Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya memang memiliki hoby curhat, kendati sudah lengser dari kursi Kepresidenan, namun hobynya tersebut belum sirna. Terbukti, Senin (18/5) kemarin, ia kembali mencurahkan unek- uneknya berkaitan dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said.
Seperti dilansir kompas.com Selasa (19/5), dalam laman Facebook pribadinya, SBY mengaku amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said di berita Republika Online yang menyebut bahwa pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY.
Terkait erat dengan pernyataan Sudirman Said tersebut, SBY meminta kepada pembantu Presiden Joko widodo untuk segera mengklarifikasi pernyataannya. Sebab, saat dirinya masih menjabat, ia memastikan telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memberantas para mafia dalam kejahatan dan penyimpangan.
Lebih jauh SBY berkomentar tentang pembubaran Petral, di mana saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan.Menurutnya, tak ada yang mengusu.lkan perihal pembubaran Petral, semisal ada pasti akan dia tanggapi dengan serius.
Terkait erat dengan keberadaan berita usulan pembubaran Petral yang berhenti di mejanya, SBY mengaku sudah berkoordinasi dengan mantan Wapres Boediono dan lima mantan meneteri terkait. Hasilnya, semua menjawab tidak pernah ada usulan seperti itu.
Dipidanakan
Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, dalam curhatnya juga menyesalkan pernyataan Sudirman Said yang berpotensi menyebar fitnah terhadap dirinya. Untuk itu, ia masih menunggu adanya klarifikasi dari pihak- pihak terkait. Lebih jauh, dia juga mengeluhkan pemerintahan saat ini yang kerap menyalahkan pemerintahannya.
Apa yang disampaikan SBY, menurut saya sah adanya. Siapa pun enggan disalahkan dalam menghadapi situasi sekarang ini. Apa pun beleid yang pernah dilakukan SBY di masa pemerintahannya, sepertinya cukup layak dijadikan amunisi menutupi kekurangan pemerintahan yang ada. Menurut saya, hal itu merupakan bagian resiko politik.
Pada saat berakhirnya rejim Soeharto, hampir semua orang secara terang- terangan menghujat segala bentuk kebijakan Presiden RI ke 2 tersebut. Faktanya, ketika sumpah serapah diabaikan, secara perlahan , fitnah, cercaan, cemohan dan makian berakhir dengan sendirinya.
Dalam konteks pencemaran nama baik yang berpotensi menjurus fitnah,SBY menurut saya cenderung mengambil langkah persuasif. Terbukti, ia masih memberi kesempatan kepada pihak- pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Hal ini, sepertinya bukan suatu pembelajaran yang baik bagi masyarakat luas.
Sebagai warga negara yang hidup di suatu negri yang menjunjung tinggi keberadaan hukum, menurut saya, SBY sebaiknya membuat pengaduan pidana. Sesuai pasal 310 KUHP, meski ancaman hukumannya hanya 9 bulan penjara, namun, hal ini akan membuka fakta yang terjadi sesungguhnya di saat dirinya menjadi Presiden. Esensi yang lebih penting, laporan polisi yang dibuatnya bakal menjadi pembelajaran bagi pejabat atau warga lainnya agar tak gampang mengumbar pernyataan yang menyesatkan.
Apakah nantinya SBY akan menempuh jalur hukum sebagaimana saya jelaskan di atas ? Susah menjawabnya, sebab, publik sejak dulu mengenal SBY sebagai Presiden yang peragu. Banyak faktor yang membuatnya harus berfikir ulang untuk membuat pengaduan ke polisi. Semisal ia tetap bersikap pasif, maka tak perlu mengeluh bila dirinya terus menerus mendapat serangan melalui berbagai media. (*)
Sumber :
kompas.com/SBY.Sebut.Dirinya.Difitnah.Menteri.ESDM.Sudirman.Said?