REVOLUSI SPIRITUAL
Belum lagi suhu emosi Pansus Hak Angket KPK yang digelar DPR mereda, nuansa seperti ada suporter ala bonek tampak digelar di Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR "versus" KPK.
Sejak rapat dimulai, bahasa yang terucap seperti sudah seperti ditandai berisi himbauan untuk menghindari "pertarungan." Artinya, RDP mungkin memang dipersiapkan seperti  untuk "melampiaskan" suatu semangat idealis sungguhan atau mungkin bisa dibilang DPR seperti mau unjuk gigi kepada KPK dan biar rakyat tahu belang kelemahan KPK?
Maka tak bisa dicegah gaya yang mungkin terkesan agak menggurui dan seperti membodohkan pejabat negara diperagakan di ruang rapat yang ditonton rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air.
Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan KPK secara nyata hampir mempertontonkan sebuah hasil karya "bersama" yang nyaris sempurna menggarap ujaran kebencian berwujud "rapat damprat pejabat" yang tak beda jauh dengan iklim pada Pansus Hak Angket KPK.
RDP, "Rapat Damprat Pejabat" Komisi III DPR-KPKdibiayai dengan uang rakyat.
Rapat di gedung DPR yang dibiayai uang rakyat ternyata diselenggarakan seperti agak sembarangan dan tanpa persiapan yang benar dan matang.
Buktinya? Banyak interupsi dari anggota dewan yang hadir yang seharusnya tidak boleh ada ketika setiap acara baru dimulai. Dan banyak jawab pertanyaan yang dianggap menyimpang dengan yang dimaksud oleh yang bertanya. Maka terjadilah "perdebatan" yang tidak bermanfaat bagi rakyat yang membiayai rapat. Memboroskan waktu yang sangat berharga karena tidak bisa diganti.
Hal demikian memang bisa terjadi kalau yang bertanya tidak tahu apa yang ditanyakan sehingga bertanya asal tanya. Dan yang bertanya memang ada niat untuk sengaja membingungkan yang ditanya.
Kejadian rapat di DPR yang tidak bermanfaat bagi rakyat bukan sekali itu saja terjadi. Artinya sudah sering terjadi kalau tidak boleh dikatakan biasa terjadi. Barangkali hal yang tidak pantas dibiasakan itu timbul sejak akhir zaman Pak Harto sampai hari ini diperlihatkan dalam RDP antara Komisi III dan KPK..
Mungkinkah karena anggota dewan minim pengetahuan tentang demokrasi Pancasila? Ataukah mungkin menjadikan rapat yang ditayangkan televisi secara luas sebagai sarana beriklan diri dengan menonjolkan kecerdasan dan karakter yang "istimewa" demi kepentingan Pilpres 2019?
