                                                Â
Isu Palestina selalu hangat diperbincangkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada akhir Juni 2019, perhatian dunia tertuju pada pertemuan di Manama, Bahrain, yang disponsori oleh Amerika Serikat (AS). Pertemuan itu membahas kemungkinan pemberian paket bantuan senilai sekitar USD 50 milyar, untuk membantu Palestina membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Bantuan juga tersedia bagi Lebanon, Mesir, dan Yordania agar mereka dapat menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Palestina.
Namun demikian, Palestina dan komunitas internasional bereaksi negatif. Fokus ke pembangunan ekonomi dianggap akan melegalisasi pendudukan Israel, mengesampingkan fakta bahwa pendudukanlah yang menjadi akar permasalahan ekonomi Palestina.
Dunia internasional, kecuali AS dan Israel tentunya, kembali menegaskan pentingnya prinsip 'solusi dua negara' atau 'two-state solution' dalam konflik Palestina -- Israel. Tanpa terbentuknya negara Palestina merdeka, berdampingan dengan Israel, pendekatan apapun dalam penyelesaian konflik dipastikan tidak akan berhasil.
Mencermati dinamika global dan kebijakan AS di bawah Presiden Donald Trump, penyelesaian politik terhadap konflik Palestina -- Israel nampaknya masih jauh. Namun demikian, terhentinya proses politik tidak boleh mengabaikan perhatian terhadap situasi kemanusiaan warga Palestina, khususnya terhadap para pengungsi Palestina.
Menyusul terbentuknya Israel pada 1948, ratusan ribu rakyat Palestina pergi mengungsi. Majelis Umum PBB pada 1949 membentuk UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) sebagai badan khusus yang bertugas membantu pengungsi Palestina. UNRWA memulai tugas pada 1 Mei 1950 dan kini menangani sekitar 5.4 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Gaza, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Yordania.
Peran kemanusiaan UNRWA bagi pengungsi Palestina tidak perlu diragukan lagi. Data dari UNRWA mengungkapkan bahwa badan tersebut kini mengelola 711 sekolah dan 143 fasilitas kesehatan bagi pengungsi Palestina. Pada periode 2018-2019, UNRWA menyediakan pendidikan bagi sekitar 530 ribu anak Palestina, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasional bagi sekitar 7 ribu anak. Badan itu juga memberikan jaring pengaman sosial bagi sekitar 255 ribu orang, dan menyediakan bantuan kredit lunak untuk kegiatan wirausaha. Total nilai kredit yang telah disalurkan mencapai sekitar USD 531.4 juta untuk periode 1991-2017.
Pada 2018, total anggaran reguler UNRWA adalah sekitar USD 740 juta. UNRWA juga biasa mengajukan permohonan dana darurat untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat ditutup oleh anggaran reguler. Untuk periode 2016-2021, anggaran UNRWA diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Kegiatan kemanusiaan UNRWA didanai kontribusi sukarela negara, organisasi, dan individu, yang sayangnya seringkali mengalami kekurangan. Sejak 2018, kekurangan dana yang dialami UNRWA semakin berat setelah AS menghentikan kontribusinya pada badan tersebut. Pada 2017, AS menyumbang sekitar USD 360 juta. Membuka kembali laporan tahunan UNRWA periode 2008-2018, AS adalah kontributor terbesar dalam periode 2009-2017. Penghentian kontribusi AS ini tentu tidak lepas dari sikap Presiden Trump yang sangat pro-Israel.
Kesulitan anggaran yang dialami UNRWA akan membawa dampak sosial dan ekonomi tak terkira bagi jutaan pengungsi Palestina. Jika bantuan pendidikan terganggu misalnya, masa depan ratusan ribu anak Palestina semakin tidak menentu. Selain penyedia bantuan kemanusiaan, UNRWA juga menjadi tempat kerja bagi ribuan pengungsi Palestina, antara lain sebagai guru dan petugas kesehatan. Kesulitan keuangan UNRWA dapat menyebabkan para pengungsi terputus kontrak kerjanya dan kehilangan mata pencarian.
