Saat pertama kali kita membaca berita temuan FITRA tentang biaya blusukan Jokowi dan Ahok dalam menjalankan kinerjanya nyaris saya mempercayai tapi itu membuat keingintahuan saya untuk mencari informasi lebih Jauh tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh Fitra
Dan saya cukup lega saat mendapatkan data jika tudingan FITRA hanyalah bersifat ASUMSI bukan berdasar data Faktual.
Beberapa data Faktual yang saya dapatkan justru balik mempertanyakan kinerja LSM tersebut dalam memdapatkan data yang tidak valid.
Ini beberapa kesalahan data yang disampaikan oleh FITRA,
Pertama, mengenai tudingan biaya penunjang opersional (BPO) versi FiTRA sebesar 26 Milyar pertahun adalah Salah karena pemprov DKI hanya menganggarkan 17.64 milyar pertahun dan angka 26 Milyar sebagaimana di sampaikan FiTRA adalah jumlah maksimal yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2000 yaitu sebesar 0.15% dari jumlah PAD 2011 sebesar 17.825 Trilyun.
Kedua, adalah menyampaikan jika dana BPO tersebut hanya untuk membiayai biaya blusukan jokowi padahal jika mengacu pada PP no.109/2000 dan Pergub No.1634/2007 tentang tata cara penggunaan serta jenis kegiatan apa saja yang dapat menggunakan anggaran BPO tersebut maka kita akan mengetahui porsi penggunaan untuk gubernur dan wagub sebesar 70 : 30, sebagaimana Ahok juga sudah mengeluarkan rincian pengeluaran triwulan BPO di website ahok.org.
Ketiga, FITRA menyampaikan data tentang tingginya tingkat korupsi di pemprov DKI dengan data 2008-2012 padahal Jokowi Ahok baru efektif menjabat pada bulan Oktober 2012 yang jelas sangat tidak ada relevansinya dengan kepemimpinan Jokowi.
Sangatlah disayangkan maksud baik yang hendak disampaikan pihak FITRA sebagai bentuk pengawasan terhadap Pemprov DKI hanyalah bersifat asumsi belaka dan juga sewajarnya jika saya ikut berasumsi bahwa FITRA sedang menari mengikuti tabuhan gendang pihak lain.
Mari mengawasi bersama bukan memanasi dengan info yang tidak valid.
Selamat pagi,
Salam perubahan
Sumber: dari berbagai sumber
