Hari ini detik.com memberitakan bahwa pemerintah membayar pokok dan bunga utang sebesar Rp 207,8 Triliun. Melihat jumlahnya tentu sangat besar, namun apakah itu wajar? Perlukah Utang Luar Negeri itu?
Presiden SBY menyatakan bahwa utang luar negeri RI masih berkisar 25% dari PDB dan cenderung turun dari tahun ke tahun. Apakah itu sebuah prestasi? Dalam kebijakan fiskal suatu negara pasti diperlukan suatu batasan untuk menentukan besarnya utang luar negeri yang aman. Teorinya, utang luar negeri diperlukan apabila penerimaan dalam negeri tidak mampu memenuhi pengeluaran negara tersebut.
Secara sederhana, penulis mencoba mengilustrasikan peranan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi RI. Menurut Keynes, Y = C+I+G dimana pendapatan nasional (Y) yang bisa diproksikan dengan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), dan pengeluaran pemerintah (G). Dalam tulisan ini diasumsikan seluruh pengeluaran pemerintah (G) dibiayai oleh penerimaan negara (T).
Berdasarkan teori Laffer Curve, maka kurva hubungan antara Y dan T adalah huruf U terbalik dimana pada suatu saat penerimaan negara (T) akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Y) dan pada titik tertentu penerimaan negara justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Oleh sebab itu pemerintah harus berusaha mempertahankan pada posisi saat penerimaan negara akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat. Unsur penerimaan negara meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, utang baik dalam negeri maupun luar negeri.
Nah pada saat ini berdasarkan penelitian kecil yang penulis lakukan dengan data periode 1970 s.d 2009 time series dan diolah menggunakan Eviews, RI masih berada pada fase penerimaan negara mendorong pertumbuhan ekonomi, namun masih dalam fase yang belum optimal. Hal yang terjadi adalah variabel penerimaan pajak bertanda positif (+), variabel penerimaan pajak bertanda (+) dan Utang bertanda (-).
Hal ini dapat disimpulkan bahwa saat ini utang berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Ini dapat diasumsikan bahwa penggunaan utang kita masih belum efektif dalam artian penggunaan utang belum dilakukan untuk membangun infrastruktur atau hal-hal lain yang secara positif mendorong perekonomian. Padahal pokok utang dan bunganya harus dibayar secara turun temurun.
Utang boleh-boleh saja namun penggunaannya harus benar-benar tepat sehingga tidak mubazir apalagi untuk utang luar negeri yang lebih beresiko dibanding utang dalam negeri. Selain itu kebijakan fiskal harus berjalan dengan baik dan direncanakan dengan masak sehingga tercipta APBN yang pro growth, pro poor, dan pro job.
Manajemen utang kita masih belum berjalan dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun paling tidak kita harus satu visi bahwa utang adalah pilihan terakhir.