DPR RI kini berulah lagi. Walau dinilai oleh banyak pihak minim prestasi, mereka tak merasa malu membuat polemik baru dengan isu basi. Wacana membangun gedung baru pengganti gedung Nusantara I DPR kembali mencuat ke permukaan menjelang sidang tahunan DPR pada 16 Agustus. Mereka beropini bahwa Gedung Nusantara I itu sudah tua. Lebih jauh, mereka berasumsi bahwa gedung tempat mereka bekerja tersebut miring 7 derajat. Alasan lain, sudah 15 tahun sejak reformasi, gedung wakil rakyat itu belum pernah dilakukan perbaikan secara menyeluruh.
Untuk tujuan di atas, seperti ditegaskan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing, DPR RI mengusulkan anggaran pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000. Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk (satuan kerja) dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR. Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0.35 persen dari APBN 2018.
Senada dengan Anton Sihombing, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai wajar adanya kenaikan anggaran DPR RI untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar itu. Menurutnya, anggaran DPR saat ini justru terbilang yang paling kecil jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, hanya sekitar 0,34 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di negara-negara berkembang lainnya, anggaran parlemennya cenderung besar.
Usulan pembangunan gedung sebenarnya sudah diwacanakan dua tahun yang silam. Namun hanya penolakan dari masyarakat yang diperoleh. Tahun 2015 silam, Presiden Jokowi sendiri pernah menolak meresmikan 7 proyek di Komplek Parlemen. Saat itu Jokowi berdalih harus ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR RI sebelum meresmikan proyek tersebut. Dan sekarang, usulan yang sama dimunculkan kembali. Sebagai rakyat kecil, saya merasa kesulitan memahaminya. Ini kok nekad. Tak bercermin diri. Tak mengenal malu. Lebih tak dimengerti ketika dikatakan bahwa gedung DPR yang ada sekarang posisinya miring 7 derajar. Apa benar?
Menanggapi hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, melalui akun Twitter-nya @mohmafudmd mengatakan bahwa pimpinan DPR yang menyebut gedung DPR miring itulah yang tidak waras. Hasil penelitian PU gedung DPR RI itu tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring. Mahfud juga mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan pengajuan anggaran DPR RI untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun. Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan guna pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan. (kompas.com)
Apa yang ditegaskan oleh Mahfud MD adalah benar. Cara berpikir anggota DPR yang bersikukuh ingin membangun gedung baru itu perlu diluruskan. Ada yang salah dalam alur berpikir mereka. Mereka membandingkan diri mereka seperti Pemerintah. Dalam segala hal (terkait fasilitas), ingin diperlukan sama seperti Pemerintah. Ruang kerja mereka ingin seperti ruang kerja menteri. Dalam wawancara di salah satu TV nasional, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing mengungkap kalau ruang standar ruang kerja menteri saja 100 meter persegi lebih, kenapa ruang kerja anggota DPR hanya 28 meter persegi? Menurutnya, ruang kerja lurah saja lebih mega dibanding ruang kerja kita, anggota dewan.
Mereka seharusnya memahami bahwa fungsi, kewenangan, sistem kerja DPR dan Pemerintah itu berbeda. Tak bijak jika mereka (dalam hal fasilitas) minta disamakan dengan Pemerintah. Terlebih jika melihat kondisi gedung DPR yang sekarang. Bukahkah masih layak digunakan? Harusnya, mereka membandingkannya dengan berapa ribu sekolah yang kondisinya rusak, tak layak huni? Berapa banyak jembatan yang belum terbangun. Berapa banyak rumah sakit yang kekurangan fasilitas? Bukankah mereka wakil rakyat? Kenapa urusan rakyat tak terpikirkan? Kenapa hanya kepentingan mereka yang kerap diwacanakan?
Kemudian anggota DPR RI juga lebih banyak menuntut dibandingkan bekerja. Lebih arif jika mereka fokus mengejar target prolegnas yang ditetapkan. Bukan sampai saat ini (agustus) DPR RI baru mengesahkan lima Undang-Undang dari 50 RUU yang menjadi Prolegnas tahun 2017? Jika kinerja mereka membaik sedikit saja, saya yakin kepercayaan publik pun akan terbangun. Rakyat tentu tak akan simpatik dengan keinginan sebagian anggota DPR ketika kinerja mereka jauh dari standar (yang diinginkan).
Saran
Melihat dan menyaksikan kejangggalan-kejanggalan cara berpikir dan cara kerja anggota dewan, sebagai rakyat biasa saya menyarankan kepada mereka yang terhormat, pertama, sudahlah, fokus bekerja. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Jangan menghayal terlalu jauh dengan membayangkan segala fasilitas serba megah dan mewah. Coba berpikir seperti para pendahulu, apa yang dapat kita berikan kepada bangsa dan negara? Jangan dibalik, apa yang dapat negara dan bangsa berikan kepada kita?
Kedua,intropeksi diri. Kejadian ini selayakanya dijadikan momentum untuk intropeksi diri anggota dewan yang terhormat. Coba mengevaluasi diri. Lihat program legislasi nasional (prolegnas). Masih banyak RUU yang mengantri, membutuhkan kerja nyata mereka. Coba berkaca dengan Parlemen Korea Selatan misalnya. Dalam kurun waktu 4 tahun, mereka bisa menghasilkan lebih dari 1.000 UU. Bila dibuat rata-rata berarti 250 UU per tahun atau 20 lebih UU perbulan. Itu baru luar biasa. Itu baru bekerja.
