Digadang-gadang menjadi pintu gerbang pengusutan korupsi BLBI, kasus pajak Bank BCA enggan disentuh oleh pimpinan KPK. Indonesia dihebohkan oleh hajatan terbesar dari lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tepat pada tanggal 16 Desember 2015 lalu, DPR meresmikan lima orang dari sepuluh orang Capim KPK untuk menjabat sebagai Pimpinan KPK Jilid III. Jutaan asa rakyat Indonesia dibuat membumbung tinggi oleh profil-profil ke-lima Pimpinan KPK yang baru.
Meskipun demikian tidak sedikit pula yang dibuat ragu oleh keputusan DPR pilih Pimpinan KPK yang baru. Ada yang meragukan kapabilitas jajaran Pimpinan KPK baru karena kuatir, bahwa Pimpinan KPK yang baru ini merupakan titipan dari DPR yang belakangan ini, ada juga yang menjadikan unsur Polri di ke-lima jajaran Pimpinan KPK yang baru sebagai sorotan.
Hasil rapat Paripurna DPR 16 Desember 2015 terkait pemilihan Pimpinan KPK baru menghasilkan putusan sebagai berikut. Pemungutan suara pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghasilkan lima nama, lima nama yang terpilih antara lain hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata; Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Saut Situmorang; Irjen Pol. Basaria Panjaitan; mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raharjo; dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.
Namun bukan hal-hal itu yang menarik perhatian, melainkan pernyataan salah seorang Pimpinan KPK, Saut Situmorang yang tidak akan “ngoyo” melanjutkan pengusutan perkara korupsi BLBI. Hal ini menurut saya mengkhianati spirit awal dibentuknya KPK. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi BLBI sangat sulit untuk dibongkar.
Beberapa pihak menyayangkan pemilihan ke-lima nama Pimpinan KPK yang baru ini. Berdasarkan catatan Pukat, lima orang pimpinan KPK terpilih itu memiliki sejumlah kelemahan dalam komitmen pemberantasan korupsi. "Beberapa calon pimpinan waktu fit and proper test terlihat berusaha menyenangkan anggota dewan dengan justru menyerang KPK," kata Hifdzil (Peneliti Pukat). Peneliti Pukat lainnya beranggapan, bahwa KPK yang baru nantinya dikhawatirkan akan lebih menekankan “pengampunan” ketimbang “penghukuman”.
