Di tengah ramainya nada-nada yang nyinyir terhadap kinerja Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK), ternyata Jokowi justeru memasrahkan tugas “prestisius” untuk mengawal revolusi mental kepada Puan. Revolusi mental adalah tagline pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus menjadi kekuatan dan tujuan kemana arah pembangunan bangsa mau dibawa. Revolusi mental bukan sekadar “jargon”, tapi diharapkan bisa terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Revolusi mental adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan yang digadang-gadang Presiden untuk merubah pola, kebiasan, mindset, dan perilaku setiap orang menjadi lebih baik dan terarah. Sederhana, revolusi mental bisa dilakukan dengan disiplin dan tepat waktu, tidak malas, jujur, membawa perubahan, tidak mudah mengeluh, tidak suka membuat rusuh, menjadi pengguna media dan pembaca yang bijak, dan hal-hal sederhana lainnya. Sehingga, bangsa Indonesia diharapkan mempunyai mental yang lebih baik dalam mengawal proses pembangunan seutuhnya.
Dengan jelas disebutkan, dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Desember 2016, ada tugas khusus yang dibebankan kepada Puan Maharani sebagaimana tertuang dalam butir kelima Inpres tersebut. Seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Rabu (11/1/2016), tugas khusus Menko PMK itu adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kemudian, penyusunan dan penetapan Peta Jalan dan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (kompas.com).
Tak hanya itu, Menko Puan juga diberi mandat untuk membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental. Adapun anggotanya, bisa berasal dari unsur kementerian/lembaga, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi untuk melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dan secara berkala, Jokowi meminta Puan untuk melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Presiden paling sedikit 6 bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Artinya, tugas yang yang dibebankan Jokowi kepada Puan ini adalah tugas yang berat, karena Presiden ingin serius dengan revolusi mental, dan harus menjadi sebuah gerakan bersama. Dalam konteks ini, kita bisa melihat, bahwa Puan adalah menteri yang terbukti bekerja, sehingga dipercaya untuk mengawal “agenda besar” yang ingin dicapai oleh Presiden. Gerakan Nasional Revolusi Mental ini bukanlah program sembarangan, karena baik-tidaknya pemerintah di mata rakyat, salah satunya, bergantung pada keberhasilan pelaksanaan gerakan nasional ini.
Dapat kita meyakini, bahwa Puan mempunyai kapasitas mumpuni sebagai seorang menteri terutama keahliannya untuk mengoordinir dan mengendalikan tugas dan tanggung jawabnya. Soal koordinasi ini, kementerian-kementerian yang ada di bawah garis koordinasinya, banyak yang terbukti bekerja dan mendapatkan apresiasi. Ini sekaligus mematahkan keraguan banyak pihak terhadap Puan yang selalu “direndahkan”. Ini juga menjadi bukti untuk kesekian kalinya, bahwa semua informasi yang “merendahkan” harus dibalas dengan kerja dan bukti nyata.
Presiden, dengan berbagai pertimbangan objektif dan subjektifnya, telah memilih Puan untuk untuk menjadi “jenderal” yang akan mengawal gerakan nasional revolusi mental. Menarik kita tunggu gebrakan apa yang akan dilakukan Puan untuk memulai gerakan nasional tersebut.
