Cerminan Demokrasi, Partai Masih Butuh Para Petinggi

23 September 2016 23:46:49 Diperbarui: 24 September 2016 01:12:06 Dibaca : Komentar : Nilai :


Pilkada Rasa Pilpres, begitulah kata orang-orang saat berbicara mengenai Pilkada Serentak yang melibatkan DKI JAKARTA. Bagaimana tidak, Pilkada yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2017 ini, gaungnya sudah terdengar saat awal 2016. Banyak tokoh politik yang muncul, mulai dari petahana, artis, mantan menteri, hingga orang-orang dari militer pun namanya sering bermunculan.

Survey pun muncul hampir tiap minggunya, hasil survei tidak terlalu beragam, nama petahanalah yang sering menempati posisi teratas di dalam survey. Seperti pada survei terakhir yang digelar Manilka Research and Consulting, Ahok jauh mengungguli beberapa figur lainnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Juni 2016 itu, elektabilitas Ahok mencapai 49,3 persen. Perolehan ini jauh di atas figur lainnya, seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 9,3 persen. Selanjutnya ada Yusril Ihza Mahendra sebesar 6,8 persen, Yusuf Mansur sebesar 6,5 persen, dan Tri Rismaharini sebesar 6 persen.

Namun, apakah semua nama itu berhasil naik ke permukaan?

Jawabannya tidak, karena pada hari terakhir hanya ada 3 pasangan calon yang keluar, mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful HIdayat, Agus Harimukti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Anis Baswedan-Sandiaga Uno.

Tiga pasangan nama ini harus melewati proses dinamika politik yang sangat panjang, yang bagi sebagian orang melelahkan hanya untuk engetahui siapa kandidiat untuk menjadi gubernur yang akan datang. Dinamika yang terjadi mulai dari penolakan nama bakal calon hingga pembentukan koalisi yang sia-sia.

Bagaimana sebetulnya proses di dalam partai?

Banyak anggota partai yang berspekulasi padahal belum ada keputusan resmi. Masing-masing petinggi partai mengungkapkan pendapatnya terhadap beberapa nama, namun ini hanyalah opini pribadi. Inilah yang kemudian mereka sebut proses demokrasi dalam kepartaian, semua berhak untuk berbicara mengemukakan pendapatnya, namun pada akhirnya keputusan hanya terdapat pada atasan tertinggi dalam partai tersebut.

Ketika para petinggi partai mulai turun

Tokoh-tokoh politik besar turun langsung menangani Pilkada DKI 2017 pada detik-detik terakhir pendaftaran pasangan calon, Jumat (23/9/2016). Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengumumkan pilihan partainya pada Selasa (20/0/2016), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih untuk mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat .

Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ikut turun dengan mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik untuk membahas siapa pasangan calon yang akan menjadi rival petahana pada Pilkada DKI.

Partai-partai yang diajak untuk berkoalisi adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SBY langsung turun gunung memotori rapat konsolidasi setelah PDI-P resmi mengumumkan kandidat yang diusungnya, Selasa (20/9/2016). Nama-nama kandidat penantang Ahok-Djarot pun digodok oleh empat partai tersebut hingga menghabiskan waktu nyaris dua hari. Nama yang muncul pda akhirnya adalah, putra sulung dari Presiden ke-6 Indonesia ini, Agus Harimukti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Lalu kubu ketiga, Partai Gerindra dan PKS yang dimotori oleh Prabowo Subianto, juga memutuskan hasil di menit-menit terakhir, mereka mengusung duet Anis Baswedan dan Sandiaga Uno.

Lalu untuk apa suara-suara kader selama ini?

Suara-suara kader yang telah banyak terdengar selama ini menjadi angin lalu. Beberapa dari kader partai yang dulu menolak, kini harus patuh terhadap putusan dari orang-orang tertinggi partai. Masih terasa di ingatan kita mengenai lagu PDIP “Ahok pasti tumbang”, kini lagu itu dinyanyikan oleh orang yang sama namun telah berubah menjadi “AhokDjarot Menang”.

Dengan ini kita bisa simpulkan bahwa di dalam demokrasi partai, mereka masih membutuhkan sosok-sosok petinggi seperti Megawati, SBY, dan Prabowo. orang-orang ini tidak bisa lepas dari sejarah beridirnya partai mereka dan juga masih belum bisa melepaskan diri dari partai yang telah bentuk.

Begitulah proses demokrasi, walaupun rasanya tidak etis ketika harus melihat orang-orang tertinggi yang harus “Turun Gunung” tetapi memang hal inilh yang telah ditetapkan di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai mereka dan kita harus menghormatinya. Bagaimana pun, Jakarta tetaplah magnet bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Refrensi : kompas.com

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
LABEL politik
Featured Article