Pembangunan politik adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional indonesia. Keberhasilan dalam pembangunan politik  jelas menentukan terciptanya iklim yang kondusif bagi keberhasilan pembangunan nasional di bidang lainnya (seperti ekonomi, sosial dan budaya) juga akan mempermudah pembangunan politik. Tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan politik adalah terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dimana suara-suara rakyat merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan rakyat menikmati kebebasan, termasuk kebebasan untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan kata lain, tujuan utama dalam pembangunan politik adalah terbentuknya sistem politik yang demokratis.
Diperlukan pedoman yang jelas mengenai aturan main berpolitik. Dengan kata lain, diperlukan prosedur-prosedur yang jelas agar semua pihak yang terlibat mengetahui mana batas-batas arena permainan dan cara bermain, karena itu politik pada dasarnya adalah masalah siapa, kapan dan bagaimana (cara). Dalam berpolitik haruslah dibuat seperangkat ketentuan baku yang menetapkan bahwa semua masalah sosial, politik dan ekonomi dibuat secara prosedural.
Kepatuhan terhadap aturan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi segenap lapisan masyarakat. Sebab dengan kepastian tersebut, orang-orang yang meminta keadilan bisa tahu secara pasti, atau setidaknya memperoleh gambaran yang cukup jelas, akan terkabul tidaknya tuntutan yang hendak diajukannya.
Berbeda dengan dulu, dalam tatanan politik indonesia lembaga-lembaga tinggi negara memiliki posisi yang setara. Karena, dominasi salah satu lembaga atas lembaga-lembaga yang lain pasti akan mengakibatkan konsentrasi atau pemusatan kekuasaan yang hanya akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Dan juga sebagai tindakan meminimalkan atau mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasaan akibat dari monopoli kekuasaan oleh satu lembaga. Dan dalam rangka usaha perbaikan, yang perlu ditekankan adalah proses institusionalisasi prosedur checks and balances dalam tiap aspek kehidupan bernegara.[1]
[1] Miriam Budiardjo,"Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia",peny. Haris Munandar,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1994), hlm.84
