Tanggung Jawab Orang Tua Atas Anak di Bawah Umur yang Mengendarai Kendaraan Bermotor dalam Kejahatan Lalu Lintas

11 September 2013 18:22:15 Diperbarui: 24 Juni 2015 08:02:18 Dibaca : Komentar : Nilai :


TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEJAHATAN LALU LINTAS



Oleh :


Syukni Tumi Pengata, S.H.


Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia - Padang


Email : tumi@warenslaw.com , @stpengata




1. Pendahuluan



Sudah menjadi latah bagi orang tua di Indonesia saat ini, membelikan kendaraan bermotor untuk sang anak. Sebagai tanda kasih sayang ke anak, sebagai tanda bahwa orang tua sukses dalam berusaha, entah dengan alasan untuk mempermudah pergi ke sekolah atau supaya sang anak lebih patuh kepada orang tuanya. Apapun motivasinya, itu sah-sah saja. Apalagi jika orang tuanya kaya dan mampu membelikan mobil atau motor mahal. Bahkan orang tua miskin pun rela untuk ambil kredit ke dealer untuk anaknya. Itulah bentuk kasih sayang orang tua kepada sang anak.



Namun, menjadi salah ketika orang tua membiarkan sang anak mengendarai kendaraan bermotor, tanpa memiliki surat ijin mengemudi (SIM), apalagi sampai menabrak orang lain dan merusak properti orang lain maupun milik Negara.



Apakah orang tua tidak bertanggung jawab atas kesalahan sang anak? Apakah kita harus membenarkan kelakuan sang anak yang mengendarai kendaraan bermotor tapi belum diijin oleh Undang-Undang? Bagaimana sang anak menabrak orang lain sampai meninggal atau cacat permanen, apa tanggung jawab orang tuanya untuk itu?




2. Syarat-syarat untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor



Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81, mengatur usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun.



3. Tanggung Jawab Orang Tua Atas Anak dibawah Umur



Apa yang dimaksud anak dibawah umur ?


Anak dibawah umur adalah seseorang yang dianggap belum dewasa (anak) dalam Undang-Undang dalam melakukan suatu perbuatan hukum.



Dalam konteks tulisan ini, menyangkut lalu lintas. Maka Penulis mengambil acuan yang jelas yang dimaksud anak dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah anak yang berusia dibawah 17 tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :








No




Usia minimal




SIM yang dapat digunakan






1




17 tahun




-SIM A


-SIM C


-SIM D







2




20 tahun




-SIM B1







3




21 tahun




-SIM B2







Tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat 1 angka (1), adalah wajib dalam :


-mengasuh;


-memelihara;


-mendidik, dan


-melindungi anak;




4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kejahatan dalam Lalu Lintas



Sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 316 ayat 2, mengatur Tindak Pidana Kejahatan dalam Lalu Lintas, yakni :


-Pasal273, mengenai Tindak Pidana Penyelenggara Jalan yang tidak denga segera memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



-Pasal 275 ayat(2), mengenai Tindak Pidana pengrusakan RambuLaluLintas,Marka Jalan, AlatPemberiIsyaratLaluLintas,fasilitasPejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi;



-Pasal 277, mengenai Tindak Pidana memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan,dankeretatempelankedalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit,atau memodifikasiKendaraan Bermotoryangmenyebabkanperubahantipe,kereta gandengan,keretatempelan,dankendaraankhususyang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban ujitipe;



-Pasal 310, mengenai Tindak Pidana mengemudikanKendaraanBermotor


yangkarenakelalaiannyamengakibatkanKecelakaan LaluLintasdengankerusakanKendaraandan/atau barang;



-Pasal 311, mengenai Tindak Pidana dengansengajamengemudikan KendaraanBermotordengancaraataukeadaanyang membahayakan bagi nyawa atau barang;



-Pasal 312, mengenai Tindak Pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotoryang terlibatKecelakaanLaluLintasdandengansengajatidak menghentikan kendaraannya,tidak memberikan pertolongan, atautidakmelaporkanKecelakaanLaluLintaskepada KepolisianNegaraRepublikIndonesiaterdekat;




5. Fungsi Peradilan Anak atas Kejahatan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur



Atas Tindak Pidana Kejahatan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur, merupakan wewenang dan kompetensi absolute Pengadilan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 21 mengatur wewenang Pengadilan Anak yang berbunyi ; “Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak nakal”.



Yang dimaksud anak nakal adalah (a)anak yang melakukan tindak pidana; atau (b)anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan belaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sesuai dengan pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



Maka untuk anak yang terjerat dalam Tindak Pidana Kejahatan Lalu Lintas harus disidang dalam Pengadilan Anak dengan status Anak Nakal.




6. Hak-hak Korban Lalu Lintas atas Tindak Pidana Kejahatan Lalu Lintas dengan Pelaku Anak Nakal dan Tanggung Jawab Orang Tuanya



Ketika terjadi Tindak Pidana Kejahatan Lalu Lintas dengan Pelaku Anak Nakal, dapat mengakibatkan risiko atau kerugian-kerugian atas korban :


-Meninggal dunia;


-Cacat fisik permanen;


-Cacat fisik sementara;


-Cacat psikologis / traumatis;



Atas risiko atau kerugian – kerugian atas korban diatas, Penulis berpendapat Keluarga korban dan ahli warisnya dapat menuntut ganti rugi atas potensi-potensi kerugian secara kerugian yang senyata-nyatanya (materiil) dan kerugiaan secara kejiwaan (immateriil) serta kerugian potensial.



Hak-hak korban tersebut secara sederhana diselesaikan adalah dengan kompensasi ganti rugi yang diukur dengan nilai uang.



Format gugatan ganti rugi yang baik diajukan sebagai berikut :



-Pengadilan yang diajukan : Pengadilan tempat domisili hukum Tergugat



-Penggugat : Korban dan atau Keluarga/Ahli Warisnya yang dapat diwakilkan oleh Advokat



-Tergugat : Orang tua Pelaku Anak dibawah Umur



-Bentuk Gugatan : Ganti Rugi



Penulis menyarankan agar menempuh upaya mediasi secara kekeluargaan untuk menentukan jumlah kompensasi. Tapi jika tidak terwujud, harus melalui jalur keperdataan di Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk Tindak Pidana harus diusut dan diteruskan ke Pengadilan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.




Demikian yang dapat Penulis sampaikan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.




























Pasal 81


(1)Untuk mendapatkan SuratIzin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratanusia,administratif,kesehatan,danlulus ujian.


(2)Syaratusiasebagaimanadimaksudpadaayat(1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:


a.usia17(tujuhbelas)tahununtukSuratIzin MengemudiA,SuratIzinMengemudiC,danSurat Izin Mengemudi D;


b.usia20(duapuluh)tahununtukSuratIzin Mengemudi B I; dan


c.usia21(duapuluhsatu)tahununtukSuratIzin Mengemudi B II.


(3)Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


a.identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;


b.pengisian formulir permohonan; dan


c.rumusan sidik jari.


(4)Syaratkesehatansebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi:


a.sehatjasmanidengansuratketerangandaridokter; dan


b.sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.


(5)Syaratlulus ujiansebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi:


a.ujian teori;


b.ujian praktik; dan/atau


c.ujian keterampilan melalui simulator.


(6)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(3),ayat(4),danayat(5),setiapPengemudi KendaraanBermotoryangakanmengajukan permohonan:


a.SuratIzin Mengemudi BI harus memiliki SuratIzin MengemudiAsekurang-kurangnya12(duabelas) bulan; dan


b.SuratIzin Mengemudi BII harus memiliki SuratIzin MengemudiBIsekurang-kurangnya12(duabelas) bulan.





Lihat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan






Berbunyi ; (2)KetentuansebagaimanadimaksuddalamPasal273, Pasal 275 ayat(2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.






Berbunyi,Pasal 273 ;


(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patutmemperbaikiJalanyangrusakyang


mengakibatkanKecelakaanLaluLintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korbanlukaringandan/ataukerusakanKendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara palinglama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


(2)Dalamhalperbuatansebagaimanadimaksudpadaayat (1)mengakibatkanlukaberat,pelakudipidana dengan pidanapenjarapalinglama1(satu)tahunataudenda palingbanyakRp24.000.000,00(duapuluhempatjuta rupiah).


(3)Dalamhalperbuatansebagaimanadimaksudpadaayat (1)mengakibatkanoranglainmeninggaldunia,pelaku dipidanadenganpidanapenjarapalinglama5(lima) tahunataudendapalingbanyakRp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).


(4)PenyelenggaraJalanyangtidakmemberitandaatau rambupadaJalanyangrusakdanbelum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara palinglama 6(enam) bulan atau dendapalingbanyakRp1.500.000,00(satujutalima ratus ribu rupiah).






Berbunyi Pasal 275 ayat (2) ; (2)Setiaporangyang merusakRambuLaluLintas,Marka Jalan, AlatPemberiIsyaratLaluLintas,fasilitasPejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidanadenganpidanapenjarapalinglama2(dua) tahunataudendapalingbanyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).






Berbunyi Pasal 277 ; Setiap orangyang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan,dankereta tempelankedalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit,atau memodifikasiKendaraan Bermotor menyebabkanperubahantipe, kereta gandengan,keretatempelan,dankendaraankhususyang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban ujitipesebagaimanadimaksuddalamPasal50 ayat (1) dipidanadenganpidanapenjarapalinglama1(satu)tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empatjuta rupiah).






Berbunyi Pasal 310 ;


(1)SetiaporangyangmengemudikanKendaraanBermotor yangkarenakelalaiannya mengakibatkanKecelakaan LaluLintasdengankerusakanKendaraandan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidanadenganpidanapenjarapalinglama6(enam) bulandan/ataudendapalingbanyakRp1.000.000,00 (satu juta rupiah).


(2)SetiaporangyangmengemudikanKendaraanBermotor yangkarenakelalaiannyamengakibatkanKecelakaan LaluLintasdengankorbanlukaringandankerusakan Kendaraandan/ataubarangsebagaimanadimaksud dalamPasal229ayat(3),dipidanadenganpidana penjarapalinglama1(satu)tahundan/ataudenda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).


(3)SetiaporangyangmengemudikanKendaraanBermotor yangkarenakelalaiannyamengakibatkanKecelakaan LaluLintasdengankorbanlukaberatsebagaimana dimaksuddalamPasal229ayat(4),dipidanadengan pidanapenjarapalinglama5(lima)tahundan/atau dendapalingbanyakRp10.000.000,00(sepuluhjuta rupiah).


(4)Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)yangmengakibatkanoranglainmeninggaldunia, dipidanadenganpidanapenjarapalinglama6(enam) tahundan/ataudendapalingbanyakRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).





Berbunyi, Pasal 311 :


(1)Setiaporangyangdengansengajamengemudikan KendaraanBermotordengancaraataukeadaanyang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidanapenjarapalinglama1(satu)tahunataudenda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).


(2)Dalamhalperbuatansebagaimanadimaksudpadaayat (1)mengakibatkanKecelakaanLaluLintasdengan kerusakanKendaraandan/ataubarangsebagaimana dimaksuddalamPasal229ayat(2),pelakudipidana denganpidanapenjarapalinglama2(dua)tahunatau dendapalingbanyakRp4.000.000,00(empatjuta rupiah).


(3)Dalamhalperbuatansebagaimanadimaksudpadaayat (1)mengakibatkanKecelakaanLaluLintasdengan korbanluka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelakudipidanadenganpidanapenjarapalinglama4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).


(4)Dalamhalperbuatansebagaimanadimaksudpadaayat (1)mengakibatkanKecelakaanLaluLintasdengan korbanlukaberatsebagaimanadimaksuddalamPasal 229ayat(4),pelakudipidanadenganpidanapenjara palinglama10(sepuluh)tahunataudendapaling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).


(5)Dalamhalperbuatansebagaimanadimaksudpadaayat (4)mengakibatkanoranglainmeninggal dunia,pelaku dipidanadenganpidanapenjarapalinglama12(dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).






Berbunyi, Pasal 312 : Setiaporangyang mengemudikan Kendaraan Bermotoryang terlibat KecelakaanLaluLintasdandengansengajatidak menghentikan kendaraannya,tidakmemberikan pertolongan, atautidakmelaporkanKecelakaanLaluLintaskepada Kepolisian NegaraRepublikIndonesiaterdekatsebagaimana dimaksuddalamPasal231ayat(1)hurufa, hurufb,dan hurufctanpaalasanyangpatutdipidanadenganpidana penjara palinglama 3 (tiga)tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).




Syukni Tumi Pengata

/advokatsyuknitumipengata

Pengacara dan Komisaris Utama pada PT TumiLawyers Indonesia "Jasa pengacara dan penasihat hukum dalam kasus sipil/perdata, kriminal/pidana dan perselisihan tenaga kerja dan konsultasi umum, Jasa notaris, persiapan dokumen hukum, dokumen badan hukum, perjanjian kerjasama atau dokumen yang serupa dalam kaitan dengan pembentukan perusahaan, hak paten, hak merek dan hak cipta, penyiapan akta notaris, surat wasiat, trust dan sebagainya serta kegiatan hukum lainnya" Whatsapp : 081287286164 Kantor : Depok Town Square, Lantai UG, Blok US. 7 No. 9, Jalan Margonda Raya No. 1, Kota Depok
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
LABEL hukum politik
Featured Article