HIGHLIGHT

(salinan lengkap) Pidato SBY, versi (pidato menurut) Polri, dan Cerita "berusaha waspada" di Minggu-Senin Malam KPK

08 Oktober 2012 20:22:39 Dibaca :

(beberapa orang mungkin sudah membaca salinan lengkap pidato. sebagian belum. tapi tak apalah, setidaknya ada dpkumentasi tambahan. belum lagi ditambah cerita-cerita di KPK hingga jelang tengah malam ini, yang baru bisa diketik lengkap jam 3-an ini)

Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia di manapun saudara berada, pada malam hari ini saya ingin memberikan penjelasan yang hari-hari terakhir ini menjadi perhatian masyarakat luas. Yaitu perbedaan pandangan atau perselisihan antara pihak Polri dengan pihak KPK di dalam menjalankan tugas bersamanya, menegakkan hukum utamanya memberantas korupsi.

Kemudian dampaknya telah sama-sama kita rasakan. Oleh karena itu, saya pandang perlu sekali lagi untuk memberikan penjelasan pada malam hari ini. Kita masih ingat bahwa dulu pernah ada perselisihan antara KPK dengan Polri, ketika juga ada perbedaan pendapat antara Pak Susno dan Pak Bibit dan Pak Chandra. Sedangkan hari-hari ini situasnya berkembang ke arah yang tidak sehat.

Penjelasan ini juga saya perlukan agar ketika saya harus kembali turun tangan, rakyat bisa mengerti mengapa saya harus melakukan langkah itu. Kita mengetahui bahwa sebenarnya pihak Polri dan KPK berusaha menyelesaikan perbedaan pandangan itu merujuk pada UU dan Mou, atau nota kesepakatan. Tetapi, tidak bisa dicapai kesepakatan yang bulat. Sungguhpun demikian, saya terus terang sangat berhati-hati jika harus memasuki wilayah di mana KPK sedang bekerja. Mengapa saudara-saudara? Isunya pasti akan menjadi sensitif, dikira presiden mempengaruhi KPK.

Sekaligus pada kesempatan yang baik ini saya ingin meluruskan karena sejumlah SMS yang saya terima 2 hari lalu sampai hari ini ada yang beranggapan KPK itu di bawah presiden. Tidak. KPK adalah wilyah independen. Lima pimpinan KPK dipilih DPR RI, dan calon-calon kpk itu diseleksi oleh tim independen. Ini saya sampaikan agar tidak ada salah pengertian bahwa KPK-Polri di bawah presiden.

Kemarin Mensesneg telah berikan penjelasan. Penjelasan itu diperlukan karena saya mengikuti kegaduhan di sosial media dan SMS yang masuk ke tempat saya yang seolah-olah presiden diam saja, tidak melakukan apa-apa pada dinamika yang berakhir pada minggu ini.

Saya ingin jelaskan hari ini, tanggal 5 Oktober saya memanggil Kapolri untuk memberikan arahan untuk mengatasi perselisihan polri kpk itu. Pertemuan itu tentu sebelum terjadi insiden 5 Oktober malam hari di KPK. Setelah terjadinya insiden apa yang dilakukan Polri terhadap anggota polisi sebagai komisaris KPK Kompol Novel Baswedan, esoknya saya juga bekerja.

Waktu itu lewat Menko Polhukam saya berikan, ada Kapolri bisa bertemu pada pimpinan KPK pada hari Minggunya. Segera bertemu, agar terjadi solusi yang baik. Tapi tidak bertemu karena pimpinan KPK sedang berada di luar kota. Oleh karena itu saya setujui atas permintaan mereka karena ada sejumlah hal yang akan disampaikan kepada saya.

Saya tadi pagi juga setuju atas permintaan KPK agar Mensesneg memfasilitasi pertemuan Kapolri dan KPK. Dan alhamdulilah tadi siang saya sendiri telah bertemu dua pimpinan KPK, Abraham dan Bambang Widjojanto, dengan Kapolri didampingi Mensesneg. Pertemuan harus saya katakan berjalan baik dan konstruktif.

Saudara-saudara, penjelasan yang ingin saya sampaikan malah hari ini, saudara-saudara kami rakyat Indonesia bisa memahami duduk persoalan ini dan bisa memahami apa kebijakan, solusi dan tindakan lebih lanjut yang harapan saya bisa dijalankan bersama-sama oleh kepolisian, KPK dan kita semua. Dengan pengantar itu penjelasan ini akan saya sampaikan dalam 4 hal utama.

1. Saya akan merespons apa yang disuarakan akhir-akhir ini, apa tuntutan masyarakat agar presiden mengambil alih persolan ini.

2. Saya akan jelaskan dan sekaligus nanti solusi apa yang saya tempuh berkaitan masalah Polri dan KPK.

3. Ini kesempatan yang baik untuk sampaikan posisi dan pendapat saya terhadap pemikiran untuk melakukan revisi terhadap UU KPK.

4. Saya tutup penjelasan saya malam hari ini dengan lima kesimpulan utama yang juga merupakan solusi dan langkah ke depan yang harus dilaksanakan.

Pertama, kapan presiden harus ambil alih dalam penegakan hukum. Selama ini saya ambil dalam penegakan hukum. Peran presiden yang paling tepat adalah menengahi dan memediasi agar permasalahan itu bisa diatasi.

Saya pernah menengahi ketika ada perselisihan antara lain KPK dengan MA, itu sekitar tahun 2006, BPK dengan MA tahun 2007, KPK dan Polri tahun 2009. Tetapi Presiden tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan penegak hukum dalam menangani UU yang bukan kewenangan presiden.

Hal yang sama dalam menangani kewenangan penyidik itu juga berlaku bagi Jaksa Agung, KPK, kecuali ada kewenangan yang diatur dalam UU. Saudara tahu bahwa kewenangan yang diberikan presiden ada 4, yaitu pemberian grasi dan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan DPR.

Permasalahan ini menyangkut permasalah KPK-Polri merupakan yang kedua kalinya. Saya ingat perselisihan KPK dengan lembaga yang lain dan saya ikut memediasinya. Ini yang ketiga kalinya.

Saya tidak pernah melakukan pembiaran atau melakukan mediasi. Tetapi harus dihindari presiden terlalu sering untuk ursusan penegakan hukum ini.

Lima tahun lalu saya punya inisiatif untuk pemberantasan korupsi, banyak yang kritik saya itu tidak tepat karena itu mencampuri penegakan hukum. Empat tahun lalu saya membuka antara Jaksa Agung, Polri, dan kembali saya disebut memasuki wilyah yang bukan wilayah saya.

Jika menyangkut sinergi dan koordinasi antara Polri dan KPK dan bahkan Kejaksaan Agung, sudah ada UU yang mengatur baik dalam KUHP, KUHAP maupun UU KPK. Juga sudah ada MoU antara KPK dan Polri dan juga Kejaksaan Agung. Jika MoU yang ada sekarang ini kurang memadai dan kurang tegas, silakan diperbaharui, utamanya mengenai penyidikan dan KPK mengambil alih dan bagaimana caranya mengambil alih itu. Semuanya harus mengarlir dalam UU KPK yang sekarang ini.

Saya ingin masuk dalam inti permasalahan apa yang terjadi KPK dan Polri serta solusi serperti apa yang harus dijalankan. Ada perbedaan pandangan:

1. Pandangan siapa yang menangani persoalan simulator SIM

2. Penanganan personel penyidik KPK dari Polri

3. Insiden tanggal 5 Oktober seputar rencana elemen Polri untuk menegakkan hukum atas seorang perwira polri yang diduga melanggar hukum beberapa tahun lalu.

Tiga hal itulah yang akan saya respons dan solusi jalan keluarnya.

1. Kasus simulator SIM.

Saya ingin jelaskan setlah ada perselisihan KPK-Polri setelah kasus simulator SIM, kepada saya dilaporkan kepada Polri setelah pertemuan Polri-KPK disepakati bahwa Irjen Djoko Susilo ditangani KPK sedangkan sisanya ditangani Polri. Ternyata sikap pada KPK kepada publik tidak seperti itu.

Itulah sebabnya saat berpuka puasa bersama di Polri dan saya bertemu pimpinan KPK dan Polri kepada beliau berdua, sesuai UU dan MoU bisa lakuan kerja sama yang konstruktif agar kasus simulator itu bisa dilaksanakan dengan efektif dan tuntas.

Pasca pertemuan itu dalam pelaksanaan penuntasan yang melibatkan KPK dan Polri dilibatkan kerja sama sebaik-baiknya termasuk saling membantu satu sama lain. Di luar itu Menko Polhukam juga terus bekerja untuk menengahi perselisihan dalam kasus itu. Dalam menjalankan roda pemerintahan itu ada sistem dan aturannya. Tentu tidak semua ditangani presiden. Ada menteri, ada lembaga kementrian, di daerah ada gubernur dan wali kota dan sebagainya. Mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kembali pada isu ini, tampaknya koordinasi dan sinkronisasi itu tidak berjalan baik. Oleh karena itu solusi yang kita tempuh adalah penanganan korupsi kepada Djoko Susilo ditangani oleh satu lembaga yaitu KPK, karena kalau ada penuntutan pejabat yang melakukan itu akan dituntut bersama. Ini juga sesuai UU 30/2002 tentang KPK pasal 50.

Tetapi kalau ada kasus pengadaan barang di Polri saya dukung diselesaikan di Polri, saya katakan Polri juga akan melakukan penertiban pengadaan barang di Polri. Dalam hal ini saya ucapkan terimakasih kepada Polri yang melakukan penuh dan ini menunjukkan Polri serius menangani kasus ini.

2. Menyangkut perbedaan pandangan antara Polri dan KPK berkaitan dengn penugasan perwira Polri di KPK. Aturan yang berlaku adalah peraturan pemerintah pasal 5 ayat 3 bahwa masa penugasan pegawai negeri paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali, saya ketahui penyidik itu harus mengikuti alih penugasan, tour of duty, ini berlaku bagi setiap perwira polri apalagi mereka yang di KPK personel yang baik sehingga tumbuh menjadi pejabat-pejabat di teras Polri.

Di sisi lain, hal itu tidak baik karena hal itu terlau cepat sehingga menghambat tugas-tugas penyidikan. Misalnya akan melakukan alih status menjadi penyidik KPK dalam arti harus berhenti dari Polri itu ada aturannya. Peraturan alih status ini juga berlaku bagi TNI dan penugasan lain. Bahkan alih status untuk perwira tinggi perizinannya hinga tingkat presiden.

Solusi yang ditempuh adalah kita akan keluarkan peraturan baru, bahwa penyidik Polri ke KPK selama 4 tahun dan bisa diperpanjang asal ada persetujuan Kapolri, misalnya. Tetapi jika hal demikian tetap dianggap tetap memutus efektivitas KPK, maka anggota tersebut diberikan kesempatan untuk alih status. Tidak dibenarkan secara sepihak KPK memberhentikan penyidik itu karena mereka terikat UU dan etika kepolisian. Sebaliknya pula Polri tidak menarik penyidik tersebut tanpa persetujuan dari KPK. Oleh karena itu, dalam hal ini saya akan keluarkan peraturan pemerintah yang tepat baik untuk KPK dan baik untuk Polri berkenaan kebijakan tugas personel Polri untuk mengemban tugas bagi penyidik. Itu isu kedua bagi KPK.

3. Solusi penegakan hukum Polri Kombes Novel yang sekarang menjadi penyidik KPK. Insiden itu terjadi pada tanggal 5 Oktober 2012 dan hal itu sangat saya sesalkan. Saya juga menyesalkan berkembangnya berita yang simpang siur demikian sehingga muncul masalah politik yang baru.

Jika KPK dan Polri bisa jelaskan penjelasan yang jujur dan jelas, maka masalahnya tidak menjadi luas seperti ini. Terhadap hal ini saya telah berikan pendapat terhadap pertemuan tadi siang yang saya pimpin. Tapi saya akan sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar seluruh situasi diletakkan secara menyeluruh diletakkan dalam konteks yang benar.

Kalau kita merujuk pada UUD 45 semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Sehingga bila terbukti ada kejahatan yang terbukti oleh WNI mestilah hukum itu ditegakkan, apakah itu dia presiden, anggota Polri, anggota DPR, anggota KPK, wartawan, TNI dan siapa pun. Kesamaan kedudukannya dalam hukum dengan pemahaman konstitusi maka jika ada anggota KPK melakukan pelanggaran hukum, tidak boleh dikatakan kriminilisasi KPK.

Laporan yang saya terima dugaan pelanggaran hukum terhadap anggota Polri di KPK tidak terkait tugasnya sebagai penyidik KPK, tetapi terjadi 8 tahun yang lalu. Di dalam hukum semuanya harus merujuk secara baik dalam hukum dan UU yang berlaku. Jangan misalnya ada anggota Polri yang melaksanakan tugas untuk melakukan penyidikan kasus SIM tersebut, tidak boleh. Sebaliknya, ada anggota yang divonis dilihat sebagai upaya kriminilisasi KPK.

Menurut pandangan saya sangat tidak tepat kalau ada proses Komisari Polisi Novel Baswedan sekarang ini, timingnya tidak tepat dan pendekatan dan caranya juga tidak tepat. Itu pandangan saya, dan kira-kira solusi menyangkut tiga hal yang juga merupakan perselisihan KPK-Polri.

Berikut ini saya akan sampaikan pendapat saya dan pandangan saya mengenai revisi UU KPK. Saya berpendapat peraturan untuk merevisi UU harus dilandasi niat baik. Jika DPR memiliki pemikiran revisi ini, mesti dijelaskan apa dan mengapa itu harus direvisi.

Terhadap masyarakat dan aktivis, sebaiknya juga bersedia mendengarkan itu jangan itu divonis seolah-olah memperlemah KPK. Setelah mendengarkan DPR, masyarakat luas, dan aktivis bisa menyampaikan pandanganya bisa setuju atau tidak setuju. Namun perlu diketahui bahwa konstitusi diperlukan untuk menyusun UU jika setelah UU itu diterbitkan masih terbuka masyarakat luas menyatakan ketidaksetujuannya, terhadap MK untuk apakah UU itu bertentangan UUD. MK juga tunduk pada aturan lain, bahwa UU itu diuji apakah bertentangan dengan UUD.

Sehubungan dengan itu semua, pandangan saya terhadap DPR untuk revisi UU KPK sebagai berikut, prinsip dasar saya tetap sama pada tahun 2009, saat waktu itu ada wacana peranan KPK. Saya tidak setuju dan menolak setiap upaya untuk memperlemah KPK. Sampai saat ini saya tidak tahu konsep seperti apa DPR mau merevisi UU KPK itu.

Jika revisi itu untuk memperkuat KPK tentu saya sesuai ketentuan UU dalam posisi yang siap untuk membahasnya. Di tengah realitas sulitnya memberantas korupsi saat ini, adalah kita harus tingkatkan intensitas pemberantasan korupsi dan bukan mengendorkannya.

Di satu sisi kita berharap pada KPK untuk menjadi motor KPK dalam pemeberantasan korupsi. Di sisi lain kita juga berharap pada Polri dan kejaksaan. Terhadap rakyat menyangkut pengadilan pemberantasan korupsi ini saya berharap untuk dijadikan cambuk dan semangat untuk penyelesaian pemberantasan korupsi di lembaga masing-masing. Saya mendukung seluruh upaya KPK dan menolak untuk melemahkan KPK. Harus dikatakan bahwa penyelesaian KPK saat ini kurang tepat ketimbang bekerja sama di dalam. Menurut saya kritik itu perlu didengar, dan jika didengar itu akan meningkatkan kerja KPK yang sudah baik saat ini.

Sebagaimana saya sampaikan pada pidato saya 16 agustus lalu saya sampaikan lagi terima kasih pada KPK dan harapan saya agar seluruh penegak hukum untuk bekerja baik dan tidak bekerja tidak sehat untuk selesaikan kasus korupsi, bukan menghambat dan menutupinya. Banyak yang telah kita capai selama ini, marilah momentum sejarah ini tidak kita sia-siakan. Dan aset negara jangan sampai bocor. Kembali kepada revisi UU KPK atas situasi yang terjadi di Tanah Air, menurut pendapat saya lebih baik kita menggiatkan pemberantasan korupsi dan meningkatkan sinergi lagi agar lebih berhasil lagi upaya kita memberantas korupsi daripada perhatian energi kita terkuras untuk melakukan untuk revisi UU KPK.

Saudara-saudara, dengan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, saya akan akhiri dengan kesimpulan utama yang tentunya juga berupa solusi dan langkah-langkah yang mesti kita laksanakan ke depan.

1. Penanganan hukum dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo agar ditangani KPK dan tidak pecah. Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung.

2. Keingingan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kombes Novel Baswedan saya pandang tidak tepat baik dari segi timing maupun caranya.

3. Perselisihan yang menyangkut waktu penugasan penyidik Polri yang bertugas di KPK perlu diatur kembali dan akan saya tuangkan dalam peraturan pemerintah, saya berharap nantinya teknis pelaksanaan juga diatur dalam MoU antara KPK dan Polri.

4. Rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan. Tetapi saya pandang kurang tepat untuk dilakukan sekarang ini. Lebih baik kita tingkatkan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi.

5. Saya berharap agar KPK dan Polri dapat memperbarui MoU-nya dan kemudian dipatuhi dan dijalankan serta dilakukan sinergi sehingga peristiwa seperti ini tidak terus berulang di masa depan. Saya mencatat banyak peristiwa di mas lalu yang baik antara Polri dan KPK. Contohnya kerja sama mencari dan menemukan tersangka korupsi yang kabur ke luar negeri berhasil dengan baik sinerginya dan dan kerja samanya.

Sementara Polri juga mencatat prestasi di sejumlah bidang misalnya pemberantasan terorisme, kejatan narkotika dan kejahatan jalanan. Juga prestasi pengamanan dan pengaturan kegiatan nasional mudik Lebaran dan peringatan hari-hari besar yang lain. Semangat, energi dan kinerja seperti ini saya yakini dapat dijadikan modal untuk bersinergi dengan KPK untuk melaksanakan tugas memberantas korupsi.

Ini akan menjadi keputsusan saya dan akan menjadi solusi dalam pertemuan siang tadi. Demikian.

(kemudian dalam pemberitaan via Divisi Humas mabes Polri, ada tulisan yang berbeda. karena saya tak cukup paham isu hukum, ya saya tulis aja ya, silakan siapapun menilai)

5 (lima) Kesimpulan Utama Presiden SBY, dalam permasalahan Polri dan KPK :

1. Kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Pol. Djoko Susilo dkk ditangani oleh KPK. Polri menangani kasus yg berkaitan dengan penyimpangan pengadaan barang.

2. Polri yg ingin melakukan tindakan hukum thd KP Novel Bawesdan tdk tepat, baik masalah timing maupun caranya.

3. Akan ada Peraturan Pemerintah yang baru tentang penyidik Polri yg bertugas di KPK.

4. Pemikiran dan rencana revisi UU KPK, sepanjang untuk memperkuat KPK saya dukung, utk melemahkan saya tolak. Namun saat ini utk merevisi UU KPK tidak tepat waktunya

5. KPK dan Polri harus memperbaharui MOU nya, dan harus dipatuhi isi MoU tersebut dan saling koordinasi serta bersinergi dalam pemberantasan kasus korupsi.

_____________________

Saya bukan anak hukum. Jadi, terkait pidato SBY, dan kemungkinan (apakah) “disitir seenaknya” oleh Divisi Humas Mabes Polri, saya tidak cukup paham. Paling-paling, saya mentok dengan pertanyaan:

Kasus simulator memang (harusnya,seperti perintah SBY) diusut KPK. tapi bagaimana dgn kasus2 “lain & belum diungkap” KPK demi kerahasiaan penyidikan, SBY menyampaikan,domain kasus2 lain diluar simulator,agar polri lbh dilibatkan. lah,ya kali inisiatif rahasia yg belum dipublish KPK ga melibatkan terduga korps polri. kalau ternyata ada lagi kasus yg melibatkan terduga elit polri, gimana? Mungkin setahu publik,sempat mendengar adanya kasus pengadaan plat (yang kata beberapa rekan-rekan, jauh lebih besar dibanding kasus simulator). Sebisa yang saya tahu, KPK terbiasa menghadirkan kasus korupsi tgak terduga. Siapa yang menyangka ada kasus (yang jauh-jauh letaknya) di Buol yang diungkap KPK. Itu sebagai contoh. Bisa jadi, masih ada kasus (yang melibatkan oknum tertentu di) kepolisian sedang dibahas secara rahasia oleh KPK.

Saya lebih suka membahas dilema teman-teman wartawan yang saya kenal. Utamanya pada hari minggu dan senin mala mini. Sebetulnya, pasca acara di bunderan HI (konser save KPK), banyak teman-teman wartawan gelisah “mau kemana”. Ada yang ke balkot (last day Foke bertugas). Ada yang (syukurlah) ke suatu acara yang saya koordinir siangnya (presentasi suatu lembaga riset. Bukan promosi :D ). Tapi pada saat acara yang saya kordinir, sebetulnya rekan-rekan wartawan “senior” yang dating, lumayan gelisah. “gimana nih, ke setneg atau ke KPK”, pada dasarnya itulah kalimat yang dipakai pasca makan siang.

Mereka sebetulnya sejak (sekitar dzuhuran) mendapat info “BBM to BBM” bahwa justru upaya penangkapan paksa Novel Baswedan akan dilakukan Minggu setelah Jumat gagal. Logis, minggu adalah “hari lengah”, sementara polisi tidak bisa lengah tiap hari. Sementara disisi lain, teman-teman pers juga mendengar akan ada pidato dari pihak (istana) Negara, tapi bukan SBY secara langsung.

Maka sebagian wartawan yang sempat hadir dalam rilis riset, berbagi 2 arah./ yang satu ke Setneg, yang satu lagi ke KPK. Memang akhirnya pada malamnya (minggu malam) tak seramai jumat, jauh lebih sedikit. Tapi cukup lumayan wartawan dan aktivis antikorupsi yang dating pada minggu malam. Minimal, saya bisa melihat ada mobil polisi yang lalu lalang mengitari KPK, entah memang ditujukan untuk “mengintai” KPK atau hal lain. Hingga akhirnya jam 10an malam, jubir KPK (lagi-lagi tak seramai Jumat tentunya) member statement respon dari Sudi Silalahi, dimana KPK makin tegas untuk melindungi Novel Baswedan dari upaya kriminalisasi.

Tentunya pidato (akhirnya…) SBY banyak yang berkata “ya setidaknya lebih baik dibanding pidato-pidato sebelumnya). Begitu juga sepertinya anggapan pimpinan KPK dan teman-teman wartawan di KPK. Untuk pertama kalinya (sejak Kamis, bukan Jumat, tapi Kamis 4 Oktober) jam 11 malam di KPK benar-benar jauh lebih sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Petugas kebersihan (akhirnya) bisa kembali membersihkan kaca-kaca dan pegangan besi KPK. (akhirnya..) lagi pagar putih cukup besar di KPK kembali digeser untuk ditutup (untung ada celah dekat pos satpam KPK, sehingga sekalipun ditutup, untuk perseorangan lalu lalang masih bisa, apalagi jika kurus :D ), dan lampu-lampu depan KPK dimatikan.

Masih banyak berkas-berkas atau lembaran-lembaran berserakan di teras KPK hingga senin jam 11 malam. Saya masih melihat beberapa bendel sikap tertulis ILUNI UI untuk medukung KPK. Masih ada bendel lain, yaitu laporan dari sekelompok masyarakat Kalimantan Barat atas dugaan korupsi di kurun waktu 1998-1999 (agak shock sebetulnya, well, KPK lagi diserang, tapi sempat-sempatnya masih menerima laporan KPK). Masih juga banyak “runtext” (kertas-kertas A3 yang dibawa pendemo) dari massa SPSI Bekasi (sekitaran siang-sore berdemo di depan KPK) yang dipasang di depan plakat KPK . Masih banyak kabel-kabel rekan-rekan TV (kabelnya amat panjang, karena untuk menghubungkan dengan OB Van dari si stasiun TV, terutama 2 stasiun TV :D) yang sengaja dibiarkan ditaruh dekat tangga, agar kalau dadakan harus ke KPK, bisa dirangkai dengan cepat.

Jam 11 malam, masih banyak rekan-rekan wartawan yang “ngeriung” ngopi-ngopi untuk berbagi info tentang KPK, atau mungkin curcol. Sama seperti halnya yang sempat saya lihat setelahnya di ruang media di KPK. Jelang 15 menit dari jam 11, teman-teman wartawan mulai “izin pulang”. Mobil-mobil dan atau OB Van sudah tak ada lagi di tepi jalan diluar KPK (yang dekat dengan warung-warung di luar pagar KPK).

Selasa ini, katanya, Komisi 3  akan adakan rapat terkait KPK vs Polisi, atau (opsi lainnya) rapat rencana penarikan pengajuan revisi UU KPK. Moga-moga masih dipermudah untuk masuk ke ruang komisi 3, entah saya atau siapapun pemantau, atau siapapun wartawan. Tapi sampai dinihari ini, di web DPR, tidak ada rapat komisi 3 yang membahas isu KPK. Ada 2 rapat komisi 3, tapi jauh dari konteks KPK. Lagipula, ketua komisi juga lagi di luar kota. Tapi bisa jadi, karena pidato SBY “(ya bisa dikatakan lebih) lumayan”, mungkin akan ada rapat dadakan komisi 3 selasa ini terkait KPK. tapi (sebagai yang paham penjadwalan rapat di DPR), agak sulit jika dadakan selasa ini rapat khusus terkait KPK vs Polri di Komisi 3. entahlah.

Jelas, tulisan ini kurang gereget dibanding (note) sebelumnya. Tapi gapapa, lumayan tuk ngisi waktu luang tidak bisa tidur setelah dari KPK. Well, perjuangan masih (amat) jauh untuk KPK, dan atau, untuk memberantas korupsi. Seperti ucapan dari seorang staf ahli ICW (Febridiansyah, yang sering nulis di Koran di bagian opini :D ), saya ucapkan tuk siapapun yang berada di jumat malam-sabtu dinihari, yang merelakan waktu dari keluarga atau dari siapapun, dan memilih berada di KPK secara langsung, ..terimakasih banyak, rekan-rekan. Perjuangan (sedikit) terbayar, tapi masih jauh (dari selesai).

( @adimuliapradana , pemula - periset poltracking ( poltracking.com ), yang sedang jatuh cinta dengan kantor sebelah / didekatnya. kantor KPK)

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?