"Penjara adalah tempat pendidikan yang luar biasa untuk melatih kesabaran dan ketekunan. Ini adalah ujian komitmen seseorang," Nelson Mandela
Benarkah hikmah berada dalam dinding bersegi dengan dihiasi jeruji besi bisa sedahsyat itu? Jika begitu, jejangan semua orang berbondong "sekolah" ke penjara, kan? Eh, atau karena miliki motif itu, maka banyak elite dan tokoh berjamaah di penjara?
Jika melihat dari pribadi Nelson Mandela, hikmah di penjara yang diajukan salah satu tokoh legenda dunia ini bakal banyak yang sepakat. Dan harus diingat, Nelson Mendela adalah Tahanan Politik. Yang tentu saja "berbeda" hak dan kewajibannya dibanding pelaku kriminal lainnya. Kukira tak akan sama, hikmahnya, kan?
Illustrated by pixabay.com
Sekilas Ulang Tentang Penjara Hingga Berubah Menjadi Lembaga Pemasyarakatan
Menurut Wikipedia, Penjara, bui, atau lembaga pemasyarakatan adalah fasilitas negara yang mana merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara. Penjara berasal dari sistem hukuman Eropa abad ke-17 untuk menggantikan hukuman badan dan mati. jadi, pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Dan diadopsi oleh sistem hukum Indonesia.
R.A Koesnoen dalam Politik Pendjara Nasional, menyatakan asal-usul kata "penjara" berasal dari bahasa Jawa, penjoro, yang berarti "tobat". "Dipenjara berarti dibikin tobat," tulis Koesnoen. Caranya, para pegawai penjara menekan, meneror, dan menggiring narapidana untuk bertobat atau kapok secara lekas. Hasilnya? Kontraproduktif! Bukannya tobat, malah banyak yang menjadi residivis (pelaku kejahatan berulang). Maka, dicetus ide mengubah "konsep" penjara. Seperti juga terjadi di banyak negara eropa.
Saya tidak ingin mengirim mereka ke penjara. Saya ingin mengirim mereka ke sekolah. Adlai Stevenson [Wapres AS 1853-1914]
Ide lembaga pemasyarakatan mulai bergaung dari pidato Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Dua alasan dikemukakan untuk mengubah kata Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan melalui pidatonya. Pertama, "Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dia dipenjarakan". Kedua, "Tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa dia itu penjahat."
Hingga istilah pemasyarakatan secara resmi dipergunakan sejak 27 April 1964 melalui Amanat Presiden Republik Indonesia sehubungan dengan adanya Konferensi Dinas Kepenjaraan untuk seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang dekat Bandung dari tanggal 27 April sampai tanggal 7 Mei 1964 (Bahrudim Suryobroto dalam "Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa" termuat di Prisma, 5 Mei 1982).