Sebagai negara pemegang Presidensi G20 2022, Indonesia mengusung tema besar "Recover Together, Recover Stronger", yang juga diusung oleh Bank Indonesia selaku bank sentral negara, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Program pemulihan ekonomi nasional sendiri juga mencanangkan kebijakan ekonomi Inklusif, yang menyasar kelompok rentan seperti kaum penyandang disabilitas, pemuda dan perempuan.
Secara khusus, ekonomi Inklusif untuk penyandang disabilitas cukup relevan dengan saya secara pribadi. Kebetulan, saya sendiri adalah seorang penyandang disabilitas, karena kelainan syaraf motorik bawaan yang saya punya sejak lahir.
Ketika ekonomi Inklusif dicanangkan dengan mengusung orientasi jangka panjang, saya mengapresiasi, karena isu ini memang sudah lama jadi satu PR besar di Indonesia. Maklum, penyandang disabilitas kadang jadi kaum terlupakan; ada, meski kadang kurang dianggap.
Tapi, kalau boleh jujur, sebelum digarap, "ekonomi Inklusif" ini seharusnya diawali dulu dengan membangun "budaya inklusif" sebagai fondasinya.
Mengapa?
Karena, posisi penyandang disabilitas secara budaya (di Indonesia) kurang menguntungkan. Ada pembedaan yang hadir secara sistematis, dan membuat situasi terasa kurang mengenakkan.
Di sekolah misalnya, penyandang disabilitas yang sekolah di sekolah umum kadang rawan jadi sasaran "bully" karena tidak bisa melawan. Jumlah pem-"bully" nya memang tak banyak, tapi sulit kalau dilawan sendiri dengan kondisi fisik terbatas.
Sudah harus belajar dan mengerjakan banyak tugas, masih diganggu pula. Menyebalkan sekali.
Selama masa sekolah, saya sempat mengalami, terutama di masa remaja, karena jadi satu-satunya anak "tidak normal" di sekolah. Pada saat tertentu ini menakutkan, tapi tetap bisa dihadapi, karena teman dan guru yang baik jauh lebih banyak.