Prestasi Ibu Susi Pujiastuti sebagai salah satu menteri terbaik di Kabinet Kerja Presiden Jokowi tidak kita ragukan lagi kehebatannya. Berbagai survey dan penghargaan dengan kinerja terbaik selalu menempatkan namanya. Tidak hanya berani menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan, data BPS juga menyebutkan di bawah kepemimpinan Ibu Susi Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meningkatkan nilai ekspor perikanan tahun 2016 mencapai US$ 2 miliar, naik 4,3 persen.
Selain itu, program seperti asuransi nelayan, pemberdayaan kawasan pesisir dan pelarangan alat tangkap tidak ramah lingkungan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sayangnya, prestasi-prestasi tersebut mulai diganggu oleh para politisi, salah satunya perlawanan terhadap pelarangan alat tangkap cantrang oleh Cak Imin ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketegasan tanpa kompromi Ibu Susi untuk melindungi laut dijadikan tumbal oleh elit partai demi kepentingan politik dengan dalih membela hak-hak nelayan. Moratorium penggunaan alat tangkap cantrang yang semestinya berakhir bulan Juni harus diperpanjang lagi sampai akhir tahun 2017.
Seperti mendapatkan durian runtuh, para pemilik cantrang di Pantura Jateng yang sebenarnya sudah mulai mengganti alat tangkapnya, kembali mengeruk isi laut menggunakan cantrang dengan rakusnya. Pembelaan yang dilakukan PKB sebenarnya bukan untuk membela para nelayan tetapi para pengusaha pemilik kapal cantrang, nelayan yang sesungguhnya justru menjadi buruh murah di kapal-kapal tersebut. Ribuan nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari alat tangkap tradisional kembali menjadi korban.
Motif Politik untuk Pilgub Jateng
Data dari BPS menyebutkan bahwa per 16 Januari 2017 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4.493.750 jiwa nomor dua secara nasional. Dengan kondisi tersebut, isu tentang kesejahteraan akan menjadi tema kampanye paling menarik untuk Pilgub 2018. Program seperti ketersediaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, kemudahan berinvestasi, dan masalah lingkungan akan menjadi perhatian masyarakat di Jateng.
Isu SARA seperti yang terjadi dalam Pilkada DKI beberapa waktu yang lalu diyakini tidak akan laku di Jateng. Sebagai basis Islam Nusantara, umat Islam di Jateng tidak mudah diprovokasi oleh isu-isu murahan yang dihembuskan oleh kelompok intoleran.
Salah satu isu tentang kesejahteraan yang sudah mulai dimainkan adalah mengenai pelarangan penggunaan cantrang di kalangan nelayan. Isu ini dimainkan oleh Cak Imin ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menyambut Pilgub Jateng 2018.
Penggunaan cantrang merupakan isu sensitif di wilayah Pantura Jateng yang berdampak sosial tinggi, tidak heran saat Cak Imin mengangkat masalah ini langsung menjadi pemberitaan nasional dan Presiden Jokowi pun sampai harus turun tangan. Di tingkat lokal dukungan Cak Imin terhadap penggunaan cantrang telah merubah peta politik di Jawa Tengah.
Wilayah Pantura tidak hanya menjadi lumbung suara, tetapi menjadi daerah 'lahan basah' bagi para politisi untuk menghimpun dana dari para pengusaha untuk modal di ajang pilkada. Bayangkan dari daerah-daerah pengguna cantrang tersebut mampu menghasilkan omzet ratusan milyar dari aktivitas mengeruk isi laut setiap bulannya. Jadi apa yang dimainkan oleh Cak Imin saat ini merupakan kolaborasi yang sangat strategis untuk Pilgub Jateng 2018.
Marwan Jafar adalah tokoh yang dijagokan sebagai kandidat gubernur Jateng dari PKB. Sebagai mantan menteri, sosok ini seperti 'cantrang' bisa mengeruk suara apa saja dari yang kecil sampai yang besar, dari nelayan, buruh, petani sampai pengusaha.