Andaikan profesionalisme pengelolaan negara sama dengan mengelola perusahaan, barangkali negara tidak akan merugi. analogi tersebut memang tak sesederhana yang dibayangkan.
Tetapi coba kita sedikit berkontemplasi bagaimana etos kerja, transparansi dan managemen di sebuah perusahaan dilaksanakan dengan disiplin.
Semua itu bermula dari proses rekrutmen karyawan. dalam mekanisme tersebut perusahaan berupaya menjaring calon tenaga kerja yang professional dan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
Bahkan untuk mengantisipasi kemungkinan nepotisme, sebagian perusahaan menerapkan aturan berupa larangan anggota keluarga untuk mengikuti proses rekrutmen jika didalam perusahaannya terdapat anggota keluarga lainnya.
Hal tersebut dilaksanakan tentu bukan tanpa sebab. Tetapi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengarah kepada perbuatan kkn di perusahaan.
Oleh karenanya larangan pasangan suami isteri atau keluarga bekerja dalam suatu perusahaan patut dipertahankan demi menjaga etika, transparansi dan profesionalitas.
Begitupun dengan negara. Jika negara benar-benar memiliki komitmen tiggi dalam memberantas koruspsi, negara harus menghapuskan politik dinasti.
Sama seperti perusahaan, semuanya harus bermula dari tahapan pra pemilihan. Dalam proses pencalonan, harusnya dibentuk aturan yang melarang anggota keluarga kepala daerah atau presiden mencalonkan diri menjadi kepala daerah
Sebagai warga negara Indonesia, tentunya semua orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Selain itu jika dikaitkan dengan kompetensi sebenarnya banyak kerabat dalam fenomena politik dinasti yang memiliki kapasitas memimpin.
Namun kelemahannya kemudian ada dua. Pertama politik dinasti melemahkan kontrol terhadap pemerintah, kedua hilangnya kesempatan memimpin bagi warga negara lainnya.