Oleh Halasson Fransisco Sinurat (Praktisi Pemerintahan )Pandemi global Covid-19 memunculkan problematika bagi negara khususnya di Indonesia, mengenai bagai Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 maret 2020 dan hingga kini jumlahnya terus bertambah.
Per 30 Juni 2020, Kementerian kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfrmasi COVID-19 dengan 2.875 kasus meninggal (CFR 5,1%) yang tersebar di 34 provinsi (Sitohang dan Sinabutar, 2020).
Kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan sampai dengan Tanggal 19 September 2021 melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi dengan 4.190.763 kasus, sembuh sebanyak 3.989.326 kasus dan meninggal sebanyak 140.468 kasus ( sumber: www.COVID19.GO.ID)
Penyebaran COVID-19 ke berbagai negara membuat pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia menghadapi tantangan berat (Hanoatubun, 2020).
Penyakit ini dengan virus SARS-CoV-2 sangat menular melalui kontak dekat dan virus penyebab dalam hitungan minggu melalui mobilitas penduduk telah menyebar cepat ke banyak negara lain, termasuk Indonesia.
Hal di atas diperparah dengan adanya ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.
Komunikasi pemerintahan memegang peran penting dalam penanganan pandemic Covid-19.
Komunikasi pemerintahan tidak hanya tentang mengelola opini publik melainkan lebih dari itu, bagaimana mengelola keseluruhan proses komunikasi yang berlangsung di pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan dalam penanganan Covid-19 (Aziz dan Wicaksono, 2020).
Strategi komunikasi pemerintah yang tepat, berdasarkan pengemasan materi dan data dukung yang berkualitas melalui beragam channeling komunikasi kekinian, menjadi isu strategis yang perlu dijadikan pengarus utama dalam perbaikan tata kelola komunikasi pemerintah.
Kualitas suatu komunikasi pemerintahan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.