Demokrasi kelak berakhir di dalam bilik suara, lalu dari mana rekonsiliasi-jika ini memang sebuah syarat-dimulai?
Jokowi dan Prabowo telah bertemu, menganjurkan kembali Garuda Pancasila dan Merah Putih sebagai dasar ikatan dan makan bersama.
Perebutan kekuasaan yang sukses menyeret pertengkaran para pendukung ke titik didih bersama kebencian dan produksi kabar bohong, terlebih di saat-saat menjelang dan paska-penetapan KPU kini seperti memiliki pintu keluar dari ruang gelap, sesak dan diisi jenis manusia mudah kalap.
Sekurang-kurang, titik didih itu sejenak diturunkan. Sedikit ada udara segar.
Tapi kita seharusnya sadar, tengkar kekuasaan yang memelihara polariasi bersama klaim-klaim keselamatannya lantas mencapai "kesepakatan damai" tidak selalu berlaku menyeluruh bagi semua yang menghidupinya.
Ini bukan lagi sebatas tentang apa yang dikehendaki elite sebagai konsensus tidak mesti menjadi peristiwa yang sama di tingkat pendukung. Klaim keselamatan, semisal jika si A terpilih, negeri ini akan kembali berdaulat, jika si B memimpin, negeri ini akan bebas dari kuasa asing! Jika si A terpilih, kesejahteraan akan merata dan kemajuan milik bersama.
Klaim keselamatan melampaui itu.
Dalam bahasa yang dipakai Bassam Tibi (Islam dan Islamisme; 2016) sebagai salah satu pengeritik terdepan dari Islamisme, klaim keselamatan adalah "kembalinya yang suci ke dalam politik". Sejenis usaha untuk menciptakan tatanan suci yang diklaim para pendukungnya merupakan perwujudan dari perintah agama wahyu.
Sekurang-kurangnya, ada dua alasan atau latar belakang mengapa kembalinya yang suci ini boleh mengada jika kita mengacu pada penjelasan Bassam Tibi. Dua alasan yang umum dan tidak mengacu pada agama tertentu.
Pertama, dalam tatanan hidup yang berformasi negara-bangsa, sekularisasi sebagai salah satu konsekuensi yang niscaya dari modernisme telah menghadirkan kecemasan multiwujud. Kecemasan yang ditandai dengan mundurnya agama dari pengaturan kehidupan bersama. Agama, katanya, telah menjadi opsi yang terbatas pada laku privat.