Kalau kita bicara soal hukum di Indonesia, rasanya seperti sedang menonton sebuah drama panjang yang tak kunjung usai.
Aktor-aktornya berganti, panggungnya bisa berbeda, tapi jalan ceritanya tetap sama: ada pelaku yang terang-terangan salah, ada aparat yang katanya membela keadilan, dan ada rakyat yang menonton dengan rasa getir, kadang marah, kadang pasrah.
Saya sering bertanya dalam hati: kenapa hukum di negeri ini terasa seperti sandiwara? Mengapa kebenaran sering kali tak berdiri di depan panggung, melainkan sembunyi di balik tirai gelap yang jarang sekali terbuka?
Hukum yang Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Ungkapan ini sudah begitu usang, tapi tetap relevan. Ingat ibu-ibu di Kendari yang mencuri dua butir kakao untuk memberi makan anaknya? Ia dihukum penjara.
Bandingkan dengan kasus korupsi besar seperti Bansos Covid-19. Uang untuk rakyat kecil justru dikorupsi, tapi hukuman yang dijatuhkan terasa ringan dibanding kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan.
Atau kasus korupsi BTS 4G yang merugikan negara puluhan triliun. Para pelakunya bisa berdalih, bermain waktu, bahkan tetap hidup mewah.
Mari bandingkan lagi dengan pedagang kaki lima yang salah parkir atau sopir ojek online yang ditilang karena melanggar marka. Hukum memang seolah punya dua mata pisau: tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Politik dan Hukum: Dua Sahabat Karib
Tidak bisa dipungkiri, politik dan hukum di negeri ini sering berjalan beriringan. Keputusan penegakan hukum kadang lebih ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi kekuasaan, bukan oleh pasal-pasal yang tertulis di undang-undang.
Contohnya jelas terlihat dalam kasus Narkoba yang menyeret publik figur. Ada yang ditangkap, dipajang di media, lalu perlahan-lahan menghilang dari berita seolah kasusnya selesai tanpa jejak. Tapi ada juga rakyat biasa yang ketahuan membawa satu linting ganja, langsung diproses cepat, masuk penjara bertahun-tahun.
Begitu pula dalam kasus dugaan suap pejabat tinggi daerah. Kalau pelakunya lawan politik, kasusnya bisa terang benderang. Tapi kalau bagian dari lingkaran kekuasaan, prosesnya mendadak lambat, bahkan bisa hilang dari perhatian publik. Di titik inilah, rakyat merasa hukum kehilangan martabatnya.