Misi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam melakukan pembenahan besar-besaran terhadap ratusan perusahaan pelat merah yang dinaungi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya bukan isapan jempol.
Aksi benah sudah dimulai dan perombakan struktur kepemimpinan tengah berlangsung. Jajaran komisaris dan direksi disetel ulang, ada yang dipertahankan dan ada pula yang diganti untuk diisi orang-orang baru yang tentunya berpengalaman dan berkapasitas.
Apakah karena kurang kompeten sehingga seseorang tidak lagi dipertahankan menjabat di posisi yang sama? Jawabannya bisa "iya" dan bisa juga "tidak". Namun perlu dipahami, perombakan bisa juga terjadi karena ada pemberian tanggungjawab baru dan menantang bagi setiap individu pejabat.
Entah perusahaan mana saja yang jadi target perombakan, apakah seluruhnya atau sebagian, yang jelas Menteri BUMN Erick Thohir memastikan segala jenis usaha, baik yang bergerak di bidang transportasi, energi, tambang, keuangan atau perbankan dan sebagainya tidak akan luput dari pantauan.
Hampir semua pihak pasti tahu bahwa beberapa perusahaan yang dikelola negara sedang mengidap penyakit kronis. Perusahaan yang sedianya dapat memberikan keuntungan bagi negara dan kesejahteraan untuk masyarakat masih jauh dari harapan dan tujuan.
Penyakit kronis yang dimaksud adalah perusahaan telah berubah menjadi lahan bancakan koruptor, sarang mafia, serta dikendalikan oleh orang-orang yang kurang bertanggungjawab dan tidak kompeten.
Sebagai pemilik dan pengelola utama, tentu pemerintah tidak ingin membiarkan perusahaan-perusahaannya menderita kerugian akibat salah kelola dan dimanfaatkan demi kepentingan segelintir orang maupun pihak.
Tentu pula, dalam 'menyehatkan' kembali perusahaan, pemerintah wajib menghadirkan orang-orang terbaik yang sesuai kriteria, bukan cuma mengerti sebuah bidang usaha, akan tetapi harus tegas, "keras kepala", antikorupsi, paham aturan dan arah kebijakan yang ingin dituju pemerintah, dan seterusnya.
Sekali lagi belum diketahui daftar perusahaan mana saja yang struktur kepemimpinannya dirombak, namun yang tengah jadi fokus perhatian dan ramai dibicarakan publik belakangan ini adalah PT Pertamina (Persero).
Mengapa? Karena salah seorang pucuk pimpinan baru Pertamina oleh sebagian kalangan dinilai kontroversial, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sosok yang juga mantan Bupati Belitung Timur dan mantan anggota DPR RI tersebut dianggap tidak pantas memimpin Pertamina karena sempat tersandung masalah hukum. Dirinya ditolak, khususnya para pegawai Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).