Selama sepekan terakhir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikritik habis-habisan terkait ABPD 2020 yang menimbulkan pro dan kontra. Anies 'dihajar' karena jajaran di bawahnya dianggap menyusun anggaran secara serampangan dan tidak masuk akal.
Beberapa anggaran yang dimaksud di antaranya Rp 5 miliar untuk membiayai 5 orang influencer, Rp 82,8 miliar belanja lem Aibon, Rp 124 miliar pengadaan ballpoint (alat tulis), Rp 121 miliar pengadaan komputer, dan sebagainya.
Kritik terhadap Anies mengemuka ketika salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta mempublikasikan anggaran tidak masuk akal tadi ke akun media sosialnya. Anies diminta untuk 'menyisir' kembali anggaran yang telah disusun bawahannya.
Selain wakil rakyat yang berkantor di Jalan Kebon Sirih, orang yang ikut mengkritik Anies adalah saya sendiri. Saya melakukannya lewat tulisan dalam bentuk artikel. Dan bukan cuma kritikan, saya juga menyampaikan pandangan pribadi yang menurut saya bisa jadi solusi sederhana.
Sila baca: "Kritik PSI, Pembelaan Anies, hingga Pandangan Pribadi atas Polemik APBD 2020 DKI Jakarta" dan "2 Pejabat DKI Jakarta Mengundurkan Diri, Buntut Polemik Anggaran?"
Sebenarnya saya masih ingin membuat artikel baru tentang polemik yang tengah dihadapi Pemprov DKI Jakarta tersebut, namun saya tiba-tiba sadar, buat apa lagi mengangkatnya, toh sudah banyak pihak lain yang melakukannya.
Lagi pula, Anies juga telah berjanji akan membereskan semua anggaran kontroversial serta menindak tegas para pegawai yang diketahui bertugas asal-asalan. Semoga APBD 2020 DKI Jakarta segera rampung dan pada akhirnya dapat dikelola dengan baik supaya manfaatnya dirasakan warga.
Keputusan yang saya ambil kelihatan sangat bijak. Dan memang betul, itulah yang mestinya saya lakukan. Tidak ada gunanya saya terus-menerus 'menyudutkan' Anies dan jajarannya. Saya harus bersedia berempati, bagaimana kalau saya saat ini berada di posisi mereka. Frustasti tingkat tinggi melanda.
Khusus untuk Anies, saya yakin beliau sedang pusing tujuh keliling. Ya, pusing mengendalikan roda pemerintahan dengan tangan pincang, meluangkan waktu menghadiri berbagai undangan, hingga menjadi sasaran tunggal amukan warga.
Sesudah mengkritik Anies, tindakan apa lagi yang sebaiknya dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta di samping berlaku sebagai hakim atau penonton? Mari kita kritik beliau dengan membabi-buta, tapi apakah itu saja?
Apakah anggota DPRD DKI Jakarta juga sadar bahwa sampai sekarang belum ada pejabat wakil gubernur (wagub) sejak Agustus 2018? Mengapa mereka seolah nyaman "menari" di atas kebingungan Anies? Sampai kapan posisi wagub dibiarkan lowong?