BANYUMAS - Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (Kantor Pusat) Purwokerto bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar program non litigasi Penyuluhan Hukum bertempat di Balai Desa Kedunguter, Kecamatan Banyumas, Sabtu (20/9/2025).
Dengan mengkat tema besar serta aktual dalam kehidupan berumah tangga, Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Luhkum yang dimulai tepat pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB, berjalan dengan tertib, aman, sukses, dan khidmat.
Luhkum itu sendiri diikuti oleh 30 peserta yang merupakan perwakilan dari tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga), tokoh pemuda (Topa), unsur perangkat desa, BPD, ketua RT/RW, PKK dan Linmas pada desa setempat.
Peserta luhkum serius mengikuti seluruh rangkaian acara. (Foto-HumasLBHPK).
Rangkaian acara demi acara dipandu pembawa acara, Lutfi Priyanggani,SH. Lutfi merupakan paralegal hasil pendidikan dan pelatihan paralegal serentak (Diklat Parletak) Muslimat Nahdlatul Ulama (MNU) warga desa tersebut. Sedangkan rangkaian acara kedua usai pembukaan, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dipimpin Ibu Ellis sebagai derigen.
Kepala Desa Kedunguter Darsan dalam sambutan yang disampaikan oleh Deddy Nugroho mengatakan menyambut baik acara karena berdampak positif bagi pembentukan kesadaran hukum warga desanya.
Sambutan Pemdes Kedunguter. (Foto-HumasLBHPK).
"Kami atas nama pemerintah desa dan seluruh warga menyampaikan terima kasih pada LBH Perisai Kebenaran atas dipilihnya desa kami sebagai tempat kegiatan ini," katanya.
Ketua PC MNU Sokaraja Dra.Hj.Sutirah saat diberi kesempatan memberikan sambutan mengatak terima kasih kepada LBH Perisai Kebenaran selaku mentor MAPP paralegal MNU PC MNU Sokaraja.
"Kepada LBH Perisai Kebenaran selaku mentor MAPP MNU kami sampaikan terima kasih atas semua bimbingannya pada paralegal kami," ucapnya.