Wacana Jokowi menjabat sebagai presiden selama tiga periode mencuat ke publik. Sebenarnya tidak tepat juga kalau mengasumsikan bahwa Jokowi memimpin Indonesia selama 3 periode. Karena yang dimaksud dengan 3 Periode adalah peluang Indonesia dipimpin presiden yang sama selama 3 periode.
Sebab nanti Indonesia tetap demokratis karena presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Maka bisa saja Jokowi kalah dan belum pasti menang. Hanya saja karena begitu kuatnya dukungan rakyat kepada Jokowi, sehingga presiden memimpin Indonesia selama tiga periode langsung diasumsikan dengan kemenangan Jokowi di tahun 2024. Sekali lagi, Bisa saja padahal Jokowi kalah.
Karena isu presiden boleh memimpin Indonesia selama 3 periode, berbagai analisa liar pun bermunculan. Seperti turunnya kembali mantan presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dari peristirahatan. Sebab Susilo Bambang Yudhoyono baru memimpin Indonesia selama dua periode.
Tentu ini sangat menarik. Sebab saat ini Partai Demokrat sedang mengalami gonjang-ganjing. Karena Partai Demokrat mengalami perpecahan dengan diadakannya kongres luar biasa oleh kadernya yang kecewa dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
Peluang Moeldoko sebagai ketua umum partai Demokrat versi kongres luar biasa pun sama besarnya dengan Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono. Sebab ada anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono yang terkesan membunuh demokrasi dan melanggar undang-undang partai politik.
Dalam anggaran dasar tersebut dikatakan bahwa kongres luar biasa boleh dilaksanakan jika disetujui Ketua Majelis tinggi. Sementara itu Ketua Majelis tinggi saat ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Masalahnya ini bertentangan dengan persyaratan suara kolektif kader jika ingin menyelenggarakan Kongres luar biasa.
Jadi kalaupun 90% kadar setuju diadakan Kongres luar biasa, jika Ketua Majelis tinggi tidak setuju maka kongres luar biasa tidak dapat dilaksanakan. Maka Apa gunanya suara kolektif kader dalam kasus ini, jika semua keputusan bisa diveto oleh Ketua Majelis tinggi.
Tak sampai di situ struktur Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono juga terkesan dipaksakan. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis tinggi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum dan Wakil Ketua Majelis tinggi, dan Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai wakil ketua umum.
Maka peta presiden boleh memimpin tiga periode bergantung pada ada isu ini. Jika Pemerintah mensahkan Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono, maka Susilo Bambang Yudhoyono masih punya kendaraan untuk maju sebagai presiden yaitu melalui Partai Demokrat.
Namun jika yang disahkan adalah partai Demokrat versi Moeldoko maka Susilo Bambang Yudhoyono tidak punya kendaraan untuk maju dalam pemilihan presiden di tahun 2024.
Isu kedua yang tidak kalah menarik adalah, duet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan. Beberapa pengamat ada yang setuju berduetnya Jokowi dengan Prabowo Subianto.