Menurut UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang baru diundangkan, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Itu berarti, dana pensiun pada akhirnya akan membayarkan manfaat pensiun sebagai manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.
Maka dana pensiun, ada hubungan kuat dengan usia pensiun dan masa kerja. Usia pensiun berarti batas usia tertentu saat seseorang atau karyawan diharuskan berhenti bekerja. Sedangkan masa kerja adalah jangka waktu atau lamanya seseorang bekerja pada suatu kantor, perusahaan, atau instansi. Soal lamanya karyawan bekerja di suatu tempat. Lalu pertanyaannya, apakah sudah tersedia dana dari perusahaan untuk uang pensiun atau pesangon bila masa kerja karyawan berakhir?
Sementara Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja ditegaskan "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima." (Pasal 156 ayat 1). Adapun acuan pembayarannya terdiri dari: a) uang pesangon (ayat 2), b) uang penghargaan masa kerja (UPMK) (ayat 3), dan c) uang penggantian hak (UPH) seperti cuti tahunan dan biaya ongkos (ayat 4).
Sedangkan sebab pemutusan hubungan kerja (PHK), bisa terjadi atas sebab pensiun, meninggal dunia, atau efisiensi perusahaan. Setidaknya ada 17 sebab terjadinya pemutusah hubungan kerja sebagaimana diatur pada PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada karyawan dari perusahaan hukumnya wajib. Khususnya saat terjadi pemutusan hubungan kerja, entah akibat pensiun, meninggal dunia atau efisiensi perusahaan. Tapi sayangnya, saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mencadangkan dana sejak dini untuk pembayaran uang pensiun atau pesangon. Padahal, cepat atau lambat, uang pensiun atau pesangon karyawan pasti dibayarkan.
Lalu, ada perusahaan yang menyatakan mereka sudah memberikan program Jaminan Hari Tua (JHT) kepada karyawannya. Tentu saja, karena JHT bersifat wajib dari negara. Namun harus diketahui, JHT tidak dapat diakui sebagai bagian dari kompensasi perusahaan terhadap karyawan saat pensiun. Sementara uang pensiun atau pesangon tetap wajib dibayarkan perusahaan, di luar JHT, bila karyawan berhenti bekerja. Bila tidak, maka berpotensi besar akhirnya menjadi sengketa ketenagakerjaan. Jadi, ribut-ribut di publik atau media sosial sehingga mendapat sorotan regulator dan masyarakat luas.
Suka atau tidak, sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Maka perusahaan wajib membayar uang pensiun atau pesangon karyawannya. Bila gterjadi pemutusan hubungan kerja, baik akibat pensiun, meninggal dunia atau PHK. Karena itu, perusahaan sangat penting untuk menyiapkan dana pensiun karyawan sebagai bagian dari pendanaan uang pensiun atau pesangon yang akan dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau diberhentikan. Setidaknya ada 7 alasan, kenapa perusahaan penting menyiapkan dana pensiun untuk karyawannya, yaitu:
1. Menghindari masalah cash flow atau arus kas perusahaan bila karyawan mencapai usia pensiun atau di-PHK.
2. Meminimalkan biaya perusahaan akibat karyawan pensiun atau membayarkan pesangon karyawan.
3. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.