Dinasti Politik dalam Demokrasi: Ketika Kekuasaan Diwariskan di Baju Rakyat
Di negara demokrasi, kedaulatan seharusnya berada di tangan rakyat. Namun, praktik pembangunan dinasti politik justru menggeser esensi demokrasi menjadi mirip monarki, di mana jabatan strategis diisi oleh keluarga atau kerabat dekat penguasa. Fenomena ini kembali mencuat dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Secara hukum, langkah ini sah. Namun, kejanggalan muncul ketika aturan main diubah tepat sebelum pencalonan. Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi syarat usia minimal calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi "pernah atau sedang menjabat kepala daerah." Perubahan ini memuluskan jalan bagi Gibran, yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Solo.
Yang mengundang tanya adalah waktu revisi aturan yang terkesan dipaksakan. Lebih mencolok lagi, salah satu hakim MK yang memutuskan perubahan tersebut adalah Anwar Usman---paman Gibran sendiri. Meski secara teknis tidak melanggar hukum, situasi ini menimbulkan kesan nepotisme yang kental.
Netizen pun berkomentar "apakah demokrasi kita sedang dikangkangi oleh kepentingan keluarga?" Ketika aturan bisa diubah sesuai kebutuhan penguasa, di mana prinsip keadilan dan kesetaraan? Dinasti politik bukan hanya soal siapa yang memimpin, tapi juga bagaimana sistem bisa dimanipulasi untuk melanggengkan kekuasaan.
Jika demokrasi hanya menjadi tameng untuk mewariskan jabatan, lantas apa bedanya dengan kerajaan? Rakyat harus tetap kritis, karena demokrasi sejati lahir dari kesadaran, bukan kepasifan
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI