Tak Pancasilais?
Bicara Sumatera Barat identik dengan Urang Minang. Rabu (2.9.2020) kita dikejutkan dengan ucapan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI 2019-2024, Cucu Presiden pertama RI Soekarno dan tentunya Pejabat Penting di PDI-P. Beliau mengatakan bahwa 'Semoga Sumbar dukung Negara Pancasila'.
Kalimat itu terucap sesaat mengumumkan Pilkada Sumatera Barat untuk memilih Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pilkada Sumbar. Ucapan Puan tak pelak menimbulkan multi tafsir dari kalangan pengamat politik. Pandangan mereka terhadap statemen Puan sangat menyayangkan ucapan yang tak pada tempatnya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan 62 pasangan calon kepala daerah dan wakilnya yang akan diusung di empat provinsi dan 58 kabupaten/kota. Mereka akan bertarung di Pilkada Serentak 2020 (jabar.tribunnews.com.
Begitu antusiasme Puan memberikan porsi perhatian besat pada Pilkada Sumbar. Apakah benar Provinsi Sumatera Barat selama ini sulit ditaklukan oleh PDI-P hanya karena kalah persaingan dengan Partai lain lalu dilabeli tak Pancasilais? Apakah karena Gubernur dan Wakil Gubernur bukan dari kalangan PDI-P boleh di cap tak Pancasilais?
Aspek Historis, Pendidikan dan Kekinian
Aspek Historis
Nama Sumatra Barat bermula pada zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), di mana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatra adalah Hoofdcomptoir van Sumatra's westkust.
Semasa pemerintahan militer Jepang Resident Sumatra's westkust diubah menjadi Sumatora Nishi Kaigan Shu. Di masa awal Kemerdekaan Indonesia (1945) berubah lagi menjadi Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukitinggi.
Akhirnya penggunaan nama Provinsi Sumatera Barat kembali lagi setelah PRRI mengeluarkan UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 pusat pemerintahan tetap di Bukittinggi. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958 tertanggal 28 Mei 1958 Ibukota Provinsi dipindahkan ke Kota Padang (wikipedia).
Beberapa perang kemerdekaan melawan kolonial asing terjadi di Sumbar salah satunya adalah Perang Padri (1821-1837). Perang Padri terjadi karena terjadinya pertentangan antara Kaum Padri dengan Kaum Adat.
Menurut pandangan Kaum Padri bahwa kaum adat banyak menyimpang dari Al-Qur'an dan Al-Hadist terutama berjudi, mabuk-mabukan, sabung ayam dll. Upaya Kaum Padri untuk meluruskan tata cara kehidupan masyarakat itulah yang ditentang kaum adat.