Sekalipun partai demokrat didera kasus kkn itu tetap harus di kritisi oleh rakyat dan rakyat tetap harus mendukung kpk untuk menuntaskan kasus-kasus yang mendera partai segitiga mercy tersebut. Akan tetapi penulis kali ini bukan membahas tentang korupsi partai demokrat melainkan penulis membahas mengenai keputusan yang rasional dari partai demokrat. Keputusan ini dapat dilihat dari sikap Sby dan Edhi baskoro (Ibas) sebagai pendiri dan petinggi partai demokrat yang mengambil kebijakan untuk mendukung Pilkada langsung demi rakyat yang cinta demokrasi.
Wajarkah Partai Demokrat Mendukung Pilkada Langsung?
Partai Demokrat (PD) mendukung pilkada langsung adalah hal yang wajar dikarenakan Pak Sby sebagai Presiden Indonesia adalah produk dari pemilihan langsung. Dan Pak Sby termasuk sosok yang pro demokrasi. Sekaligus juga pak Sby dan demokrat adalah pilihan dan partai rakyat yang bukan bagian dan bawahan Prabowo di koalisi merah putih tapi bagian dan bawahan rakyat yang mendukung dan memilih partai demokrat.
Bagian Koalisi Merah Putihkah Partai Demokrat?
Ruhut Poltak Sitompul juru bicara Partai Demokrat menyatakan “Demokrat bukan Koalisi Merah Putih , tapi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih adalah Gerindra, Golkar, PKS, PPP dan PAN yang mengusulkan agar Pilkada dilakukan di DPRD. Sedangkan partai PDIP, PKB, Hanura dan Demokrat ingin Pilkada tetap dilakukan secara langsung.” (baca: http://news.liputan6.com/read/2107071/ruhut-demokrat-bukan-bagian-koalisi-merah-putih)
Sikap Sby Tentang Pilkada Langsung
Sby bersikap tegas tentang Pilkada Langsung asal kelemahan-kelemahan Pilkada Langsung Diperbaiki. Sikap ini dikeluarkan karena Sby bukan pendendam, pro demokrasi dan bukan koalisi merah putih (lihat: http://www.youtube.com/watch?v=Fl2H5SUJNy8&feature=youtu.be )
Edhi Baskoro (Ibas) Peduli Demokrasi
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas menyatakan bahwa intinya Partai Demokrat setuju dengan nafas reformasi dan pematangan demokrasi yang harus sejalan dengan pemikiran rakyat termasuk aspirasi kepala-kepala daerah yang menginginkan hak politik warga negara RI tidak boleh dipangkas. Ibas mengingatkan, perlu ada perbaikan-perbaikan dalam pasal RUU Pilkada yang berpotensi merusak nafas demokrasi dan menimbulkan ekses terhadap pilkada langsung tersebut.
Pernyataan Ibas ini tentu saja semakin mempertegas posisi Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang yang konsisten mengawal kepentingan rakyat. Ibas juga mengajak seluruh pihak yang peduli dengan kemajuan demokrasi Indonesia untuk melihat secara jernih dan berorientasi pada kemajuan dan upaya pendewasaan berdemokrasi di Indonesia. Mari kita berfikir jernih, melangkah ke depan dengan tekad untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistim demokrasi kita, ujar putra bungsu Presiden SBY yang juga kesayangan dan kemanjaan Ibu Ani Yudhoyono itu. (baca: http://www.beritasatu.com/nasional/210676-ibas-tegaskan-partai-demokrat-dukung-pilkada-langsung.html )
Syarat Demokrat Mendukung Pilkada Langsung
Syarief Hasan dikantor DPP Demokrat menyatakan Partai Demokrat telah memastikan sikap mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun, ada 10 syarat yang diminta Demokrat agar dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang Pilkada.
Syarat tersebut dianggap untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada langsung yang sudah berjalan 10 tahun terakhir. Apa saja syarat tersebut? Syaratnya ialah sebagai berikut:
1.Uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota
2.Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan
3.Perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka
4.Akuntabilitas penggunaan dana kampanye
5.Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai
6.Demokrat juga meminta agar fitnah dan kampanye hitam dilarang
7.Larangan pelibatan aparat birokrasi
8.Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada
9.Perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada
10.Pencegahan kekerasan dan tanggungjawab calon atas kepatuhan pendukungnya
(baca: http://nasional.kontan.co.id/news/ini-10-syarat-demokrat-mau-dukung-pilkada-langsung )
Penutup
Dengan sikap tegas Sby dan kepedulian Ibas maka jelaslah terbukti bahwa Demokrat bukan Koalisi Merah Putih dan Demokrat adalah salah satu partai rakyat yang pro demokrasi dan tidak haus kekuasaan seperti Partai Gerindra, Golkar, PKS, PPP dan PAN yang mengusulkan agar Pilkada dilakukan di DPRD. Oleh karena itu sebagai rakyat marilah kita mengapresiasi partai demokrat yang masih peduli kita. Merdeka….!!!