Tertanggal 6 November kemarin melalui Kepres Nomor 118/TK/TH tahun 2020, Presiden Jokowi memberikan penghargaan Bintang Mahaputra dan Bintang Jasa kepada 71 orang. Berdasarkan artikel yang dikutip dari kompas.com dengan judul Dari Gatot sampai Puan, ini daftar 71 nama Penerima Bintang Mahaputra dan Bintang Jasa dari sederet nama penerima penghargaan tersebut mulai dari politisi hingga purnawirawan TNI,
Ada yang menarik dari nama penyerahaan penghargaan tersebut salah satu nama yang disorot yakni Gatot, Luhut, Airlangga, Puan, dan Yasonna. Ketiga nama tersebut tentunya memiliki background masing-masing. Sebelum pada pokok pembahasan, kita melihat terlebih dahulu mengapa Puan Maharani dan Yasonna Laoly mendapatkan penghargaan tersebut?
Pertama, soal penyematan pada Puan yang merupakan Ketua DPR dengan segala kebijakan kontroversialnya yakni soal UU Ciptaker yang ditentang habis-habisan oleh masyarakat, namun Jokowi kemudian memberikan penghargaan ini. Kemudian Yasonna, yang juga merupakan Menteri Hukum dan Ham diawal terjadinya pandemi,
Ia kemudian menerbitkan suatu kebijakan yakni dengan membebaskan para tahanan karena alasan Covid-19. Padahal kebijakan tersebut dinilai tidak efektif bahkan beberapa tahanan yang sudah dibebaskan kemudian kembali melakukan aksi kejahatan. Sehingga kejahatan malah semakin bertambah ketika masa-masa awal pandemi dan penerapan PSBB.
Sejatinya, penerima penghargaan tersebut justru diberikan kepada pihak yang memang betul-betul berkontribusi pada negara dengan semangat persatuan, kegigihan, loyalitas, integrits, dan tentunya dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Jadi agak aneh, keetika Presiden Joko Widodo memberikan penyematan penyerahan Bintang Mahaputra dan Bintang Jasa beberapa diantaranya diberikan pada tokoh-tokoh atau politisi pada pihak yang dianggap kontroversial oleh masyarakat seperti nama-nama yang telah disebutkan.
Lalu, kembali ke pembahasan utama, lantas mengapa Gatot Nurmantyo ketika akan diberikan penghargaan tersebut kemudian ia tidak bisa hadir? Berdasarkan sebuah artikel yang berjudul Terima Bintang Mahaputera, Gatot Nurmantyo Surati Jokowi Tidak Bisa Hadir dilansir tempo.co, dalam artikel tersebut mengutip dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa tidak hadirnya Gatot dikarenakan alasan Covid 19 yang disampaikan pada awak media hari ini.
Namun, penulis menduga, bahwa Gatot Nurmantyo adalah seorang yang idealis sama halnya dengan Rizieq Shihab yang 'enggan' menerima bantuan dari pemerintah terkait dengan kasus hukumnya. Berdasarkan rumor yang beredar ketidakhadiran Gatot dipastikan tidak akan mendapatkan penghargaan gelar tersebut. Namun, berdasarkan dari kompas.com Gatot tetap mendapatkan penghargaan tersebut melalui Sekretaris Militer sebagai pihak perantara.
Tidak hadirnya Gatot dalam penyematan gelar tersebt kemungkinan terkait dengan kasus para petinggi KAMI yang ditangkap oleh polisi. Dikutip dari tribunnews.com dengan judul Petinggi KAMI Ditangkap Polisi, Ini Respons Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Mardani, dan Fadli Zon, penangkapan 8 pimpinan dan pengurus KAMI tersebut diduga karena kasus chat internal terkait dengan Omnibus Law yang menyulutkan emosi bagi masyarakat atas disahkannya undang-undang tersebut.
Namun, berbeda halnya dengan pendapat Brigjen Awi Setiyono dalam artikel tersebut yang menyebutkan bahwa isi pesan pribadi tersebut dianggap sebagai ujaran kebencian, dan penghasutan. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisisan tersebut mendapat desakan dari Gatot Nurmantyo selaku ketua presidium KAMI.
Baginya, penangkapan tersebut dinilai mencederai demokrasi, pasalnya Gatot berdalih bahwa kebebasan berbicara terkait dengan kasus chat pribadi dari para anggota KAMI yang ditangkap nampaknya tidak pernah disebarluaskan luas oleh para anggota KAMI yang ditangkap itu maupun oleh masyarakat luas sehingga agaknya terlalu berlebihan.
Selain itu, Gatot Nurmantyo juga dikenal sebagai tokoh oposisi pemerintah sejak didirikannya KAMI banyak terjadi penolakan terutama dari kelompok pendukung pemerintah. Unjuk rasa penolakan deklarasi KAMI terjadi diberbagai seperti contoh di Magelang yang bertepatan dengan deklarasi pertama KAMI.