Salah satu fungsi DPR adalah sebagai lembaga kontrol pihak eksukutif. Giliran lembaganya dikritik, pantaskah anggota dewannya marah dan balik mengancam?
RASANYA belum lama, nama politisi PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menjadi bahan pergunjingan sejumlah kalangan. Gara-garanya adanya dugaan keturunan seorang pendiri Partai Komunis Indonesia (PKI) di Wilayah Provinsia Sumatera Barat (Sumbar).
Ikhwal munculnya isu tersebut mencuat dari penyataan wartawan senior, Hasril Chaniago, dalam sebuah acara talkshow Indonesian Lawyer Club (ILC) yang bertajuk 'Sumbar belum Pancasilais' Selasa malam tanggal 8 September 2020.
Atas tuduhan tersebut, awalnya Arteria akan membawa hal ini ke ranah hukum, tetapi urung terwujud, karena Hasril akhirnya memohon maaf atas ucapan yang disampaikan pada acara talk show TV One dimaksud.
Belum juga bibir yang mempergunjingkan anggota Komisi III DPR RI itu kering, nama Arteria Dahlan kembali cukup hangat diperbincangkan publik.
Kali ini, pria kelahiran Jakarta, 7 Juli 1975 tersebut dianggap telah "mengancam" Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Ancaman itu dilontarkan Arteria dalam rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (15/9/20). Menurutnya, komnas HAM kerap kritis dan sudah mengganggu kewenangan DPR dalan merancang undang-undang.
Sebelumnya Komnas HAM memang sempat menyampaikan catatan untuk DPR terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Bapak tidak boleh menghasut apalagi menjadi provokator. Minta DPR menghentikan membahas rancangan undang-undang, Bapak ini siapa?" kata Arteria. Dikutip dari Tempo.co.
Ia pun meminta Komnas HAM tak lagi-lagi mengkritisi kerja DPR dalam membuat undang-undang.