Pajak Rokok: Menyelamatkan Kesehatan atau Merugikan Rakyat Kecil?

Setiap tahun pemerintah menaikkan tarif pajak rokok dengan alasan menekan konsumsi dan menambah penerimaan negara. Secara teori, langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Menurut data Kementerian Keuangan , penerimaan dari pajak rokok memang sangat besar, tetapi jumlah perokok di Indonesia tetap tinggi dan justru banyak berasal dari kalangan menengah ke bawah. 

Bagi industri besar, kenaikan pajak rokok mungkin masih bisa diatasi. Namun, bagi masyarakat kecil yang sudah kecanduan rokok, harga yang semakin mahal bukan berarti berhenti merokok. Mereka tetap membeli dengan mengorbankan kebutuhan lain yang lebih penting, seperti pendidikan atau gizi keluarga. Akhirnya, pajak rokok justru menjadi beban tambahan bagi kelompok rentan, bukan solusi kesehatan yang diharapkan. 

Pajak Rokok: Kebijakan Kesehatan atau Mesin Pendapatan? 

Idealnya, pajak rokok tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen kesehatan publik. Artinya, dana pajak harus dialokasikan untuk kampanye anti-rokok, layanan kesehatan, dan program rehabilitasi. Jika hanya berhenti pada pungutan fiskal, pajak rokok gagal mencapai tujuan mulianya. 

Pajak rokok bisa menjadi kebijakan yang benar-benar berdampak positif, jika dikelola dengan transparan dan diarahkan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Namun, jika hanya dijadikan mesin pengumpul uang, kebijakan ini akan semakin menekan rakyat kecil tanpa memberikan solusi nyata. 

Kita bisa belajar dari pola Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia , yang sering bermasalah dalam transparansi dan menghubungkannya dengan isu kesehatan publik di Kementerian Kesehatan RI yang membutuhkan dana berkelanjutan. 

Pada akhirnya, pertanyaan sederhana muncul: apakah pajak rokok benar-benar menyelamatkan kesehatan bangsa, atau justru merugikan rakyat kecil yang tak mampu berhenti merokok?