"Hentikan kereta cepat, kita tidak mati ya karena itu," ocehan garang dari Faisal Basri dalam webinar, Senin (18/10/2021).
Faisal Basri seorang ekonom senior yang juga merupakan dosen di Universitas Indonesia sebelumnya juga pernah mengkritik dengan sindirian sinis, "Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," tegasnya dalam dialog bertema: COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/10/2021).
Basri kembali berkomentar pedas perihal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menurutnya, mega proyek tersebut dihentikan saja ketimbang menghamburkan APBN. Sebab, proyek yang semula murni pembiayaan badan usaha itu kini bisa didanai dari APBN.
Dari kritikan seorang pakar ekonom tersebut bisa berdampak pada lonjakan prespektif negatif dikalangan masyarakat. Racun-racun yang tertuang pada lontaran kalimat Basri tersebut bisa saja mendapat dukungan netizen. Karena maraknya beberapa ocehan netizen di media sosial, katakanlah Instagram contohnya, menuai banyak kontra, diantaranya netizen berkomentar berikut:
“Proyek ambisius yang akhirnya menggerus.. bisa jadi menyebabkan rakyat miskin menjadi kurus karena hak nya yang lebih utama menjadi tergerus” ujar pemilik akun Instagram @Yasseryunan Dalam kolom komentar @amanatinstitute.
Pemilik akun @komunitas_Indonesia_Tangguh juga sempat menyindir: “Wah kena jebakan batman jangan pake china lagi” pungkasnya dalam kolom komentar @katadatacoid.
Statemen negatif dari prespektif pemilik akun Instagram yang terverifikasi dengan pengikut ribuan ini sejalan dengan pemikiran Faisal Basri diatas sehingga berbuntut panjang. Secara tidak langsung bisa saja menjadi landasan bagi masyarakat/netizen. Dampaknya, masyarakat menjadi tergiring opininya untuk berbondong memprotes kebijakan pemerintah tersebut.
Jokowi memang cenderung diam menghadapi segala unek-unek atau komentar negatif masyarakat semacam itu. Bahkan jokowi sudah memasrahkan lidahnya kepada Luhut Binsar Panjaitan yang didapuk sebagai Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung untuk mengomentari kritikan-kritikan masyarakat.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung pada 6 Oktober 2015 silam. Hingga pada akhirnya proyek tersebut ngotot diupayakan untuk dapat terealisasi di tahun 2022. PT Kereta Cepat Indonesia China alias KCIC memastikan target operasional kereta cepat Jakarta - Bandung tidak akan berubah, yaitu pada akhir 2022.
Mungkin, netizen/masyarakat yang kontra kian meronta-ronta seperti kuping tersilet mendengar kabar ini. Bagaimana tidak, karena dari pengamatan masyarakat yang berseberangan dari kebijakan pemerintah berpandangan bahwa proyek kereta cepat itu tergolong menambah hutang dan beban Negara.