Pilpres RI telah melewati Hari Pemungutan Suara, Hasil Perhitungan Cepat, dan kini KPU Pusat sementara melakukan proses 'perhitungan real.' Namun, dari perhitungan tersebut, hasil akhir 'sementara' sudah terlihat; Jokowi-Ma'ruf (akan) menjadi The Next President and Vice President.
Keterpilihan Jokowi-Ma'ruf tersebut, tidak terbantahkan, karena sejumlah daerah menyumbangkan suara kemenangan yang signifikant kepada mereka. Misalnya, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat rata-rata perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai rata-rata 80%.
Sementara itu, di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera dan Kalimantan menyumbangkan 80-90% suara ke Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, di Jakarta, yang dikuatirkan Jokowi-Ma'ruf kalah, malah menang di atas 51%.
Selain itu, kemenangan Jokowi-Ma'ruf, juga karena dipilih oleh Kelompok-kelompok dan komunitas minoritas; misalnya trans gender, pemeluk kepercayaan yang dinilai menyimpang dan minoritas, etnis, suku dan sub-suku tertinggal. Dalam artian, mereka memberi mandat dan menyalurkan aspirasi politik ke Jokowi-Ma'ruf.
Di samping itu, naiknya suara Parpol dengan garis idiologi 'Empat Pilar' seperti PDIP, Nasdem, Golkar, dan PKB, yang juga pendukung Jokowi-Ma'ruf, merupakan penambah kekuatan politik pada pemerintahan mendatang.
Pesan untuk Jokowi-Ma'ruf
Dari hal-hal di atas, ditambah info virtual, maka bisa disebut bahwa faktor penentu kemenangan Jokowi-Ma'ruf karena suara (i) dari Indonesia Timur, (ii) kelompok dan komunitas Minoritas agama, kepercayaan, dan etnis, (iii) kalangan rakyat kecil dan kelompok marginal, dan (iv) kalangan Nasionalis dari multi latar belakang SARA.
Dengan demikian Jokowi-Ma'ruf yang mendapat mandat rakyat untuk lima tahun mendatang, peruntuk menjadi presiden lima tahun lagi, tapi juga peringatan yang benderang agar ia mengubah kebijakan dan prioritas pemerintahan. Utamanya memperhatikan orang-orang serta wilayah yang memberi mereka kemenangan.
Oleh sebab itu, pada era Jokowi-Ma'ruf mendatang, perlu melakukan perencanaan, penataan, perbaikan, dan pembangunan berkelanjutan, yang menyangkut sangat banyak hal. Misalnya,
Pertama: Perbaikan tata kelola ekonomi yang berpihak pada ekonomi rakyat, pendidikan, dan kesehatan.
Tiga hal ini, merupakan hal paling mendapat pada hidup dan kehidupan rakyat. Termasuk di dalamnya, rakyat mendapat kemudahan pendidikan, pengobatan, serta peluang menjual hasil usaha.
Termasuk membenahi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Penundaan kenaikan premi iuran tanpa alasan yang kuat-meski semua kalkulasi aktuaria menunjukkan perusahaan telah didera defisit-sangat berbahaya bagi masa depan program asuransi kesehatan universal.
Kedua: Penegakan hukum. Dalam arti menjamin independensi lembaga penegak hukum, dari polisi, jaksa, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.