Keluh kesah masyarakat semakin menjadi-jadi sebab harga beras dan beberapa bahan pokok mulai melejit. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab?
Tentu masih sangat jelas di ingatan kita ketika harga cabai dan bawang naik gila-gilaan di pertengahan 2022 lalu. Kala itu solusi dari pemerintah sangat sederhana. Tanam cabai.
Orang ramai-ramai tanam cabai. Pekarangan rumah, kebun-kebun dipenuhi cabe. Masalahnya teratasi. Harga cabai kembali normal.
Lalu babak baru dimulai. Rakyat mulai menjerit kembali tatkala tempe dan tahu mahal akibat dari harga kacang kedelai sebagai bahan pokok mahal di akhir tahun lalu. Waktu itu solusi dari pemerintah adalah memperbanyak perkebunan kacang kedelai.
Hanya saja, ketergantungan kita kepada impor dari negara-negara penyuplai kedelai sudah terlanjur tinggi sehingga kita tidak bisa berbuat apa apa.
Petani kacang kedelai kita tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Bayangkan, supplay kacang kedelai kita hanya mampu memenuhi 8 hingga 10 persen permintaan pasar dalam negeri (voaindonesia.com).
Akibatnya para pengrajin tempe dan tahu menjerit. Harga kacang kedelai mahal, tapi harga tempe dan tahu tetap. Hal ini akhirnya harus disiasati para pengrajin dengan mengurangi ukuran tempe dan tahu.
Setelah badai ini berlalu, lalu masyarakat mulai menjerit lagi karena harga terigu mahal. Hal ini disebabkan karena keran impor gandum terganggu akibat perang Ukraina. Sebenarnya hal ini juga sudah diperparah oleh pandemi yang terjadi selama dua tahun , selama 2020 hingga 2021.
Pemerintah mulai menyusun berbagai alasan yang masuk akal sehingga membungkam semua protes dan teriakan ketidakpuasan. Harga terigu sejak saat itu mulai merangkak dari harga normal 120 ribuan akhirnya kini bertahan di harga 250ribu. Naik 100 persen.
Ilustrasi beras. Pixabay via Kompas.com