Seorang walikota menolak SKB 3 Menteri. Seorang Menteri tidak melaksanakan keinginan Presiden. Ada apa dengan prilaku pejabat di negeri ini?
Tidak ada visi dan misi menteri. Hal tersebut sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi jauh jauh hari. Bahkan pada awal pemerintahan pertama nya.
Jika seorang Menteri punya visi dan misi sendiri, jelas akan berbahaya. Karena setiap Menteri memiliki latar politik berbeda sehingga nanti akan terbelah belah pemerintahan ini sesuai dengan kepentingan politik partai masing-masing.
Semua walikota, bupati, dan gubernur harus mau mengikuti seluruh aturan yang bersifat nasional. Karena kita memang satu negara Kesatuan. Kecuali memang ada peraturan yang membolehkan suatu daerah untuk berbeda. Misalnya saja kekhususan daerah Aceh Darussalam. Tidak boleh berbeda sendiri atau menolak aturan nasional hanya berdasarkan hasrat dan kepentingan politik sempit belaka.
Seluruh menteri juga begitu. Semua harus mampu menerjemahkan visi Presiden. Bukan menerjemahkan berdasarkan kepentingan lain.
Ketika Presiden Jokowi menyatakan dengan terang benderang akan merevisi UU ITE karena melihat ada ketidakadilan dalam implementasi di lapangan, maka seluruh menteri yang bersinggungan dengan kemauan Presiden tersebut tidak usah menafsir nafsir dengan cara lain.
Jangan kemudian kehendak merevisi kemudian menjadi pedoman interpretasi. Jauh banget pengertian keduanya. Bisa muncul persoalan baru yang bahkan akan membebani pemerintahan lebih berat.
Sebetulnya saat ini pun sudah muncul persoalan. Ramai lagi antara Revisi dan interpretasi. Sehingga tenaga dibuang percuma.
Seandainya, semua menteri langsung menerjemahkan kehendak Presiden agar ketidakadilan diatasi dengan revisi maka tak ada persoalan lain muncul ikut membebani kerja. Tapi selalu saja ada yang ingin bermain main dengan kepentingan sendiri.
Pemerintahan pun sudah dituduh tidak kompak. Presiden dituduh tidak berwibawa. Ini bisa menjadi sesuatu yang kontra produktif.