Pilkada serentak 2020 ini, tampaknya memberi ruang demokrasi secara terbuka kepada para kaum muda, kaum millenial untuk ikut berkompetisi dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan ini sebagai pemimpin daerah.
Apakah di daerah Kabupaten sebagai Bupati/Wakil Bupati, di Kotamadya sebagai Walikota atau Wakil Walikota atau di level Provinsi sebagai Gubernur/Wakil Gubernur.
Apalagi kiprah anak-anak muda di dunia politik mendapatkan dukungan langsung oleh Mahakamah Konstitusi (MK) melalui Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang batas usia pencalonan kepada daerah khususnya Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati minimal berusia 25 tahun.
Kehadiran anak-anak muda, kaum millenial selalu membawa harapan baru bagi penyegaran dan terwujudnya perbaikan kualitas politik dan progresifitas ekonomi. Karena itu, anak muda agar tidak diposisikan menjadi pelengkap dan dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan status quo.
Diminta atau tidak diminta, belajar dari sejarah, sebagai sebuah kekuatan politik yang nyata, anak muda, kaum millenial sebenarnya akan selalu terlibat dan berpartisipasi. Bahkan, jika perlu mengoreksi, dalam situasi-situasi politik yang krusial bagi bangsa.
Apalagi secara demografi, jumlah anak muda di Indonesia saat ini cukup besar. Sebesar 40 persen pemilih pada Pemilu 2019 lalu, diperkirakan berasal dari kategori pemilih muda. Besarnya jumlah anak muda ini membawa harapan semakin baik dan responsifnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan sosial ekonomi Indonesia.
Kehadiran figur muda berprestasi dan memiliki kompetensi di dunia politik, patut disambut baik karena dapat memberi warna baru dalam orkestrasi demokrasi kita. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa anak muda perlu terjun ke politik.
Pertama, untuk menjalankan kepemimpinan 4.0, yakni kepemimpinan yang punya imajinasi tentang masa depan, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global, menguasai berbagai teknik dan kecerdasan sosial yang dibutuhkan saat ini
Kedua, menjawab tantangan bonus demografi. Indonesia pada 2020-2035 akan menghadapi ledakan jumlah penduduk usia produktif (berusia 15 tahun hingga 64 tahun) yang mencapai 70%.
Ledakan jumlah penduduk usia produktif tersebut membuat skema pembangunan Indonesia tidak bisa lagi hanya bersandar pada generasi lama atau tua.
Anak muda, terutama yang punya prestasi, perlu terlibat dalam pembangunan daerah. Anak muda dinilai lebih kreatif dan terbiasa dengan cara berpikir dengan menggunakan perspektif yang baru sehingga bisa mendobrak dan mampu menggerakkan birokrasi dengan cara-cara kekinian.