Beberapa waktu lalu, telah beredar sebuah maklumat dari Habib Rizieq Syihab (HRS) yang berisi ajakan untuk melakukan sebuah gerakan yang disebut sebagai Aksi Bela Negeri.
Dikutip dari situs Eramuslim, HRS mengajak masyarakat muslim tanah air untuk segera membentuk panitia aksi di setiap daerah yang nantinya ditujukan untuk melakukan sebuah jihad konstitusional. Dia mengistilahkan jihadnya itu dengan sebutan Kepung Bawaslu untuk melaporkan bukti kecuraangan dan Kepung KPU untuk menuntut keadilan. Maklumat itu dikeluarkan di Mekah pada 27 April 2019.
Sebelumnya, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis mengutarakan akan adanya kemungkinan penggalangan para ulama dalam Ijtima' Ulama III. Sampai kini belum ada info lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaannya. Acara tersebut diagendakan untuk membahas kecurangan selama pemilu yang tentunya kecurangan dari kubu Jokowi.
Baca juga : GP Ansor: FPI Harus Bubar Jika...
Meski mengatasnamakan ulama, selama ini helatan-helatan yang diadakan oleh para alumni 212 itu begitu pekat dengan aroma politik. Melalui aksi seperti itulah, imej bahwa dukungan para ulama selalu bermuara pada Prabowo dibentuk. Meski rekomendasi para ulama dalam ijtima'-nya justru tak diakomodir oleh capres 02 itu.
Pemilu Jujur dan Deligitimasi KPU
Mengenai kecurangan Pemilu, pandangan berbeda datang dari cawapres 02, Sandiaga Uno. Sandi yang pernah menyisihkan 2 nama yang direkomendasikan GNPF Ulama --Salim Segaf al-Jufri dan Abdul Somad-- itu menganggap bahwa pemilu yang dilaksanakan cukup jujur dan adil. Hal itu disampaikannya saat menghadiri penghitungan suara di kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 24 April lalu. Demikian diberitakan Kompas.
Sementara itu, kepala staf kepresidenan Moeldoko mempertanyakan keterkaitan antara kecurangan pemilu dengan ijtima' para ulama. Dia pun menyesalkan terjadinya stigma di tengah masyarakat bahwa setiap kesalahan yang terjadi selalu divonis sebagai kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca juga : Maaf Pak "Kwik", Anda Keliru..
Sebelum dilaksanakannya Pemilu, sebenarnya BPN melalui wakil ketua umumnya --Priyo Budi Santoso-- mengapresiasi kerja KPU dan menyebut lembaga pimpinan Arief Budiman itu telah bekerja secara adil dan sesuai aturan. Kendati demikian, tetap saja KPU mendapat nyinyiran tanpa henti melalui media sosial sehingga muncul dugaan bahwa para pendukung Prabowo tengah berupaya untuk mendeligitimasi lembaga itu.
Dan dengan begitu, deklarasi kemenangan Prabowo - Sandi yang telah dilakukan beberapa kali pun bisa dikatakan sebagai puncak dari proses delegitimasi yang sudah dilakukan.
Saling Klaim Kecurangan Lawan
Rencana Ijtima' Ulama yang diprakarsai oleh para alumni 212 makin mengukuhkan bahwa aksi-aksi selama ini adalah aksi bermuatan politik yang menggunakan embel-embel Islam dan ulama. Karena dengan mengaitkan gerakan mereka dengan Islam, simpati masyarakat akan dengan mudah dapat diperoleh.