Perkembangan pesat dunia digital memberikan dampak positif signifikan bagi pemulihan ekonomi global. Penyebaran pandemi Covid-19 ke seluruh dunia yang berakibat pada penutupan perbatasan internasional telah mendorong kegiatan ekonomi beralih ke sektor digital.
Dengan perkembangan itu, Presidensi Indonesia di G20 menjadi sangat relevan dalam mengusung transformasi digital sebagai salah satu agenda utamanya. Bersama dua agenda lainnya, Indonesia sangat berharap Presidensi G20 ini dapat berkontribusi signifikan pada pemulihan ekonomi global.
Perwakilan negara-negara anggota G20 dalam bidang komunikasi dan informasi telah melakukan beberapa perundingan di bawah payung Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG). Pertemuan Ketiga DEWG Presidensi G20 Indonesia diadakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Pertemuan itu jauh dari hingar bingar kontestasi kepentingan global di pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan-Gubernur Bank Sentral G20. Polarisasi di antara perwakilan negara yang hadir tidak terjadi pada perundingan-perundingan DEWG.
Namun demikian, pembahasan berbagai isu mengenai kedaulatan digital dan tata kelola data bukannya berjalan lancar, tanpa perdebatan. Posisi dasar pemerintah Indonesia adalah mendorong tata kelola data global, terutama di antara negara-negara G20.
Dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pengampu DEWG terus mengupayakan reposisi negara berkaitan dengan arus data lintas batas negara.
Kedaulatan digital
Kedaulatan digital sangat penting di era disrupsi teknologi. Alasan utama urgensinya adalah bahwa Indonesia seharusnya bukan sekadar konsumen di era digitalisasi, melainkan pula harus mampu menjadi kekuatan utama di pentas dunia.
Komitmen itu didukung oleh data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). Pada saat ini, Indonesia memiliki sekitar 210 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. Jumlah pengguna yang luar biasa banyak ini, yakni sekitar 77% dari total populasi, tentu merupakan kekuatan tersendiri.
Indonesia menjadi negara ketiga pengguna internet terbanyak di Asia, setelah China dan India. Bagi pemerintah, besarnya jumlah pengguna internet yang sekaligus pangsa pasar yang sangat potensial.
Melalui DEWG G20, Pemerintah Indonesia mendorong pembahasan mengenai kedaulatan digital melalui kerangka Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF). Kedua kerangka kerjasama itu sebenarnya telah diciptakan selama Presidensi G20 Jepang 2019.
Namun demikian, pembahasan kedua kerangka kerjasama itu berlanjut di G20 Saudi Arabia 2020, dan yang ketiga pada Presidensi G20 di Italia, 2021. Pada saat ini, Presidensi G20 Indonesia adalah pembahasan keempat sebagai kelanjutan dari tahap sebelumnya.