Palu, Info_PAS - Pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk hak prerogatif yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai wujud kebijakan negara dalam memberikan pengampunan kepada terpidana yang memenuhi kriteria tertentu, Sabtu (02/08)
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulteng (Bagus Kurniawan), Bersama Wakil Ketua MPR RI (A.M Akbar Supratman),Ketua Koni Sulteng (M.Nizar Rahmatu), Kepala Bagian Tata Usaha Dan Umum (Maulana Luthfiyanto) didampingi Kepala Lapas Kelas IIA Palu (Makmur),Ka KPLP (I Made Sudiasa),Kasi Administrasi Kamtib ( M. Al Baqir),Kasubsi Bimaswat ( Bayu Prianto),Kasubsi Registrasi (Sumerta) dan Staf BInadik Lapas Kelas IIA Palu.Menyampaikan Surat Keputusan Grasi sebagai Wujud Pengampunan Presiden Republik Indonesia.
Adapun Hal penting dalam Penyampaian Surat Keputusan Ini Antara Lain :
1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/G Tahun 2025 tentang Pemberian Grasi kepada Sdr. H.Bandjela Paliudju (Mayjen Purnawirawan) ditindaklanjuti melalui surat Pengantar Menteri Sekretaris Negara Nomor : R.276/M/D-1/HK.08.01/07/2025 tentang Tindak Lanjut Keputusan Presiden terkait pemberian Grasi, maka dilaksanakan Pembebasan Narapidana Atas Nama tersebut.
2. Surat Pengantar dan Surat Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI (A.M Akbar Supratman) dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulteng (Bagus Kurniawan) kemudian dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian administrasi dan dilakukan pengeluaran dan pembebasan
Dengan terbitnya SK Grasi ini, Kanwil Ditjenpas Sulteng berharap dapat memperkuat semangat reformasi pemasyarakatan yang humanis, serta menjadi preseden baik bagi pemberian hak-hak serupa secara tepat sasaran dan berkeadilan. Humas Lapas Palu
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI