Politik uang menjadi musuh terbesar demokrasi dan menjadi 'momok' yang sudah akrab dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, politik uang menjadi pelanggaran yang selalu menjadi sorotan. Uniknya, baik peserta pemilu maupun masyarakat sama-sama terlibat dalam lingkaran politik uang. Sehingga bisa dikatakan bahwa politik uang sudah biasa di Indonesia dan bahkan sudah menjadi kebudayaan yang melekat di tengah masyarakat saat pemilu.
Bahkan beberapa kasus yang ada di desa bahwa ada keluarga yang ikut dalam calon namun keluarganya meilih calon lain dikarenakan tergiur dengan uang yang diberikan oleh calon lain. Hal ini menunjukan bahwa dengan uang suara bisa beralih sekalipun itu keluarga. Politik uang sangatlah berbahaya karena berdasarkan politik uang bahkan calon menyiapkan uang dan bersaing sebanyak uang ketika pemilihan karena masyarakat pada umumnya mengatakan siapa yang paling banyak memberikan uang merekalah yanga akan terpilih. Saudara akan kabur jika diberikan uang.
Masyarakat mesti menyadari bahwa mereka telah mempertaruhkan nasib selama lima tahun dengan menjual suaranya dengan harga yang sangat murah. "Misalkan menerima amplop berisi Rp500 ribu untuk memilih orang yang tidak berintegritas. Berarti suara rakyat selama lima tahun hanya dihargai Rp100 ribu per tahunnya, atau Rp275 perak per harinya,"
"Kalau saja masyarakat tahu bahwa jalan mereka tidak diperbaiki, sekolah tidak dibangun, akses kesehatan buruk, stunting, dan seluruh kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh para pemimpin yang hanya bermodal uang saja yang tidak banyak dan berisfat sementara.
Atas fakta tersebut, pendidikan menjadi modal penting dalam melawan korupsi. Itulah sebabnya KPK mencanangkan strategi Trisula, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan antikorupsi yang baik, masyarakat yang cerdas akan mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.