Penerapan ganjil genap yang dilakukan pemprov DKI ternyata menuai kontra dari beberapa pihak, termasuk supir angkutan online. Perkumpulan Angkutan Daring mengancam menggeruduk kantor Anies Baswedan menyusul kebijakan ganjil genap tanpa pengecualian (cnnindonesia.com, 13/8/2019).
Penerapan ganjil genap membuat pendapatan para sopir taksi online menjadi menurun. Hal ini tentu sangat merugikan bagi para angkutan online, karena mereka juga ingin mencari makan demi membutuhi kebutuhan hidup. Apalagi di Jakarta yang dikenal kota yang keras, dimana disitu potret kehidupan masyarakat. Ada yang kaya raya dan ada juga penduduk yang dibawah kemiskinan.
Kehidupan keras di Jakarta membuat masyarakat pun haruslah bekerja keras untuk membutuhi hidup. Sebab itulah, mengapa para supir angkutan online menggerutu dan mengancam ingin "menggeruduk" kantor dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi, haruslah didengarkan seruan mereka agar nantinya tidak menimbulkan polemik yang baru.
Jika ganjil genap diterapkan buat angkutan online memang akan membuat laju mereka semakin lambat, penumpang pun akan telat karena ada pengaruh ganjil genap. Dampak terburuknya lagi adalah penumpang bisa jadi tidak naik angkutan online lagi. Tentu ini harus dihindari agar ada keuntungan bagi pihak angkutan online. Program yang baik, harus dibarengi juga pengaruh yang baik bagi masyarakat. Jika tidak, maka perlu dievaluasi demi menemukan titik temu yang terbaik.
Kita tak ingin bila ada demo-demo lagi yang tak menutup kemungkinan ditumpangi "penumpang gelap", sehingga situasi bisa berubah menjadi anarkis. Kita tak mau ada kerusakan akibat demonstrasi, sehingga perlu ada kajian lebih lanjut dalam penerapan ganjil genap. Isu yang beredar pula bahwa akan diterapkan tanda bagi para angkutan online agar terhindar dari ganjil genap seperti apa yang pernah dilakukan waktu Asian Games kemarin.
Semoga itu dapat direalisasikan oleh pemprov DKI Jakarta demi terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat lainnya serta adanya jaminan pendapatan bagi para supir angkutan online. Setiap kebijakan yang tidak dekat dengan rakyat harus dievaluasi menjadi dekat dengan rakyat. Semoga Anies beserta jajarannya dapat cepat menerapkan pengecualian ganjil genap terhadap angkutan online agar tidak ada "penggerudukan" di kantornya.