Sebagai the agent of change, peran dan fungsi guru semakin dirasa penting. Penguatan empat pilar kemampuan guru juga terus digalakkan.
Tak hanya kemampuan akademik saja, kemampuan pedagogik, sosial dan profesional guru juga menjadi fokus pemerintah. Salah satu program yang masih bergulir hingga kini misalnya Ujian Kompetensi Guru (UKG).
Melalui UKG inilah, kompetensi guru dipertanggungjawabkan. Ini merupakan sebuah tuntutan di era global, terkhusus dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Soal anggaran pendidikan, pemerintah masih mendulang dengan anggaran yang besar, yakni sebesar 20% dari APBN. Angka itu bahkan sama dengan anggaran pendidikan negara Vietnam.
Tapi realita menunjukkan kondisi sebaliknya. Peringkat pendidikan Indonesia masih menduduki 52 dari 55 negara. Vietnam malah peringkat ke-8. Kondisi ini pun ditanggapi oleh menteri keuangan sebagai sebuah inefisiensi. Sebab, mutu pendidikan tak sejalan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan oleh negara.
Dengan anggaran 20% APBN, Vietnam berhasil menggapai tingkat pendidikan lebih baik ketimbang negara maju. Kemampuan membaca, matematik dan ilmu sains menjadi indikatornya. Salah satu faktornya adalah guru berkompeten. Di Indonesia mungkin soal jumlah guru bisa dikatakan cukup. Tapi soal kompeten, masih rendah. Rata-rata UKG saja masih bernilai sekitar 57an, padahal terget pemerintah nilai UKG nasional adalah 70.
Data Organization for Economic Co-operation and Development (2016) melalui tes di bidang matematika, membaca, dan sains dalam Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 62 bidang sains, 64 untuk membaca dan di posisi 63 untuk matematika. Sedangkan Vietnam menduduki peringkat 10 besar di bidang sains, 32 untuk bidang membaca dan 22 Sedangkan untuk untuk Matematika. Inilah yang menunjukkan betapa besarnya peranan guru berkompeten.
Di Indonesia sendiri, berbagai upaya juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru, salah satunya melalui sertifikasi.
Kendati demikian, sertifikasi guru saja ternyata tidaklah cukup. Kompetensi guru juga ditentukan oleh faktor lain yang menjadi motivatornya sebagai eksekutor pendidikan, yaitu jaminan kesejahteraan guru. Anwar (2017) juga menyebutkan bahwa kesejahteraan guru juga perlu untuk ditingkatkan. Harapannya, dengan kesejahteraan yang meningkat kapasitas dan kapabilitas guru dapat terpacu.
Mengajar dan mendidik itu tidaklah mudah. Tak semudah membalikkan tangan. Sistem kurikulum pendidikan yang gonjang-ganjing berdampak pada sukarnya tanggungjawab guru.
Sebagai kompas ilmu pengetahuan, kesejahteraan guru malah digadaikan dengan isu pengangkatan PNS bagi mereka yang honorer. Tapi nyatanya sekadar isu belaka. Padahal, peran dan fungsi guru honor di daerah terpencil itu sangat besar. Mereka setidaknya menjadi "penutup" kebutuhan SDM pendidikan daerah.